FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Soal PKBM, Disdik Subang Salahkan Pemerintah Pusat



"Ya, penyebabnya, antara lain rendahnya perhatian pemerintah pusat terhadap keberadaan PKBM tersebut. Dari catatan kami sebanyak 44 unit yang tak aktif tersebut akibat minim perhatian pemerintah," kata Yatin kepada wartawan, Kamis (26/9/2013).

Menurut Yatin, Pemerintah pusat lebih banyak men-support anggaran besar untuk pendidikan formal ketimbang non-formal maupun informal. Buktinya, hingga kini tak ada alokasi anggaran yang khusus untuk menunjang pembinaan dan penyelenggaraan program-program PKBM. "Perhatian pemerintah minim itu dibuktikan dengan masih adanya dikotomi, bahkan ketidakadilan, antara sektor pendidikan formal dengan informal maupun non formal, contohnya dalam hal alokasi dan proporsi penyediaan anggaran." tuturnya.

Minimnya perhatian maupun anggaran untuk pembangunan fisik tersebut membuat PKBM tidak mempunyai bangunan sendiri
untuk menyelenggarakan kegiatannya. “Hampir semua PKBM tempat penyelenggaraannya itu ngontrak atau numpang ditempat milik pihak lain, sehingga sewaktu-waktu bisa saja bubar jika diambil pemiliknya,” ungkapnya.

Yatin mengungkapkan 42 unit PKBM yang masih aktif menyelenggarakan sejumlah program pembelajaran, diantaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), keterampilan (life skill), kursus-kursus dan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C. Pada tahun 2012 meluluskan sedikitnya 1.300 alumni, yang terdiri dari peserta program kesetaraan Paket A sebanyak 43 orang, Paket B sebanyak 120 orang, Paket C sebanyak 780 orang dan alumni program Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar sebanyak 70 orang.

"Para peserta pendidikan non formal ini kebanyakan merupakan warga yang termarjinalkan tapi berkat adanya PKBM tersebut mereka bisa melanjutkan pendidikannya,” pungkasnya. [Warlan putra | @warlanPutra] foto: ilustrasi

 

Berita Selengkapnya Klik di Sini

Berita lain terkait klik di sini