FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Kisah "Umar Bakri" dan Akses Pendidikan di Subang Pinggiran


SMP Cibitung Plus yang dibangun sejak tahun 2012 tersebut merupakan sekolah yang dikhusukan untuk warga miskin lulusan Sekolah Dasar (SD) yang terancam putus sekolah karena tidak melanjutkan ke SMP. Alasannya klasik, banyak diantara mereka tidak bisa melanjutkan sekolah karena jarak yang sangat jauh dan biaya transportasi yang mahal.

Menurut Kepala Sekolah SMP Cibitung Plus, Muhammad Heri Subekti, mengatakan bahwa beberapa guru yang mengajar di sekolah tersebut merupakan guru dari luar Cibitung. Ada sebanyak 7 orang guru yang mengajar di SMP tersebut dan semuanya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Mereka mengajar di sekolah ini dengan gaji hanya Rp12.500 perjam. Dan untuk satu orang guru hanya kebagian jatah mengajar 4 jam per bulannya. Ini disesuaikan dengan keuangan sekolah yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah." Kata Muhammad Heri Subekti.

Jika dihitung besar gaji yang diterima guru-guru sukarela di sekolah tersebut perbulannya hanya Rp50 ribu. Memang gaji tersebut sangat jauh dari kata layak, namun semuanya ikhlas, karena semuanya berangkat dari niat ingin mengajar dan mencegah siswa putus sekolah.

"Saya bukan warga Cibitung tapi karena pada tahun 1992, saya pernah melakukan aktifitas pendidikan di desa ini. Saya merasa miris dengan kondisi pendidikan di daerah sini yang masih terbelakang." tuturnya.

Berangkat dari kepedulian terhadap nasib anak-anak mendapat pendidikan, Heri merintis dan mendirikan SMP. Dengan tempat belajar seadanya, namun tidak menggangu kegiatan belajar mengajar siswa.

Keberadaan SMP Plus tentu saja menjadi solusi bagi masyarakat setempat. Sebab, akses pendidikan di Desa Cibitung itu sejak bertahun-tahun hanya tersedia untuk Sekolah Dasar (SD). Selepas SD, bagi yang melanjutkan harus jalan kaki dan melintas jalanan terjal di desa lain. Namun ada juga yang memilih berhenti, dan sebagian nikah.

pemandangan itu membuat dahi Koordinator Lembaga Advokasi Pendidikan Kabupaten Subang Yaya Sudarya mengkerut. Yaya menganggap, fakta tersebut sesuatu yang miris di era kekinian.

Padahal, kata Yaya, dalam Permendiknas No 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten dan Kota, Pemkab Subang harus memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Subang, telah memenuhi standar pelayanan minimal.

"Pelayanan minimal pendidikan di Subang belum sempurna jika masih banyak ditemukan banyak siswa putus sekolah karena sulit akses dan biaya pendidikan yang mahal," katanya.

Menurut Yaya, dalam Permendiknas No 15 Tahun 2010 ditegaskan bahwa pelayanan pendidikan dasar di kabupaten atau kota itu, harus tersedianya fasilitas atau satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki.

"Kalau untuk SD/MI itu maksimalnya 3 km dan untuk SMP/MTS itu maksimalnya 6 km, untuk mengatasi maslah ini saya harap Bupati Subang harus turun tangan, mengkoordinasikan masalah ini dengan Disdik Subang," tuturnya.

Dengan tidak terpenuhinya standar pelayanan pendidikan, kata Yaya, maka jumlah siswa putus sekolah atau fenomena nikah dini sesuatu yang tidak tidak bisa hindari. "Pemerintah harus secepatnya bergerak," tandasnya

Sementara itu Bupati Subang Ojang Sohandi mengaku belum mengetahui persis fakta itu. "Saya harus tahu dulu kondisi riil di lapangan. Kalau Sukasari saya sering ke sana, tapi saya selaku bupati belum dilapori oleh aparat desa atau kecamatan di sana," kata Ojang di Subang, Rabu (25/9/2013).

Ojang mengaku baru mengetahui fenomena murid putus sekolah tersebut dari pemberitaan di media massa.  Ia pun terkejut mengetahui murid SD di daerah terpencil itu harus putus sekolah dan kemudian harus menikah dini."Saya sudah menghubungi aparat pemerintahan di sana. Tapi sampai saat ini saya belum diberi laporan balik mengenai kondisi di sana," kata Ojang.

Walau begitu, Ojang yang kembali terpilih pada Pilkada September lali itu, belum memastikan dirinya akan mengunjungi warga Desa Cibitung yang mengalami kendala aksesibilitas menuju sarana pendidikan. "Saya masih menunggu laporan dari aparat desa dan kecamatan. Apa mungkin lulusan SD karena tidak ada SMP langsung menikah. Makanya ini benar-benar harus dipastikan. Saya tunggu dulu laporan mereka," kata Ojang. [Warlan Putra | M. Nugraha]

 

 

Berita Selengkapnya Klik di Sini

Berita lain terkait klik di sini


TRENDING TOPIC

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Cegah Penyebaran Covid-19, Prajurit Kodim Majalengka Rutin Edukasi Masyarakat https://t.co/g8EIIxZuSp
Dua Bocah Terbawa Arus Sungai Muara Ciasem Blanakan, Subang. Satu Orang Berhasil Diselamatkan https://t.co/EvldmgmQQT
Puncak Peringatan HUT Ke-75 RI di Indramayu Dilaksanakan Secara Virtual https://t.co/ms34mLSQQ8
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter