TINJAU SUBANG- Di luar perbaikan jalan, upaya pemeliharaan harus menjadi pemikiran pemerintah. Salah satunya dengan membuat pos timbangan kendaraan untuk membatasi kendaraan bertonase berat melintas di jalan raya.
Sejauh ini, Subang masih belum memiliki fasilitas itu. Akibatnya kendaraan angkutan barang, bebas hilir mudik di jalur itu, kendati beban angkutan melebihi batas maksimal toleransi."Kendaraan angkutan berat itu yang menjadi biang keladinya. Kalau jalannya sudah bagus, tapi dilintasi kendaraan dengan beban berat ya percuma saja," kata Wakil DPRD Subang Agus Masykur Rosyadi kepada TINTAHIJAU.COM.
Selain mendesak keberadaan timbangan kendaraan, Agus meminta Dinas Perhubungan setempat tegas terhadap rute kendaraan bak terbuka. Misalnya mengalihkan jalur kendaraan bak terbuka ke jalan lain di luar jalan Ki Hajar Dewantara.
"Misalnya seluruh kendaraan angkutan melalui Jlm Brigjen Katamso, masuk ke Nusa Indah dan keluar di pertigaan ke arah Weran" imbuhnya.
Kondisi kerusakan infrastruktur di jalan Ki Hajar Dewantara terjadi sejak tahun lalu. Warga berulang kali melancarkan protes dengan menanam pohon pisang di badan jalan. Namun aksi itu tidak digubris pemerintah pusat.
Puncaknya, Jumat (10/2/2012) kemarin, ratusan pelajar dan warga menggelar aksi pemblokiran jalan di jalur itu. Kepala Dinas Perhubungan Subang Harlan Adinata belum bisa dihubungi terkait desakan perubahan rute dan pos timbangan kendaraan.
