TINJAU JAKARTA - Lagi-lagi belanja pemerintah pada rezim SBY-Boediono mendapat kecaman. Kali ini, sejumlah LSM yang tergabung dari Tim Advokasi Koalisi APBN mensomasi pembelian pesawat kepresidenan oleh pemerintah, karena disinyalir dana yang digunakan berasal dari hutang.
Mereka menuntut dalam jangka waktu 7x24 jam sejak somasi dibacakan untuk membatalkan rencana pembelian pesawat kepresidenan dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat. Menurut ketua eksekutif IHCS, Gunawan, pemerintah telah lalai melakukan kewajibannya.
"Untuk soal APBN kontitusi RI UUD 45 menekankan bahwa APBN dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah telah lalai melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 2 tahun 2008 tentang parpol, dan UU Nomor 22 tahun 2003 susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Inpres No. 7 tahun 2010 tentang penghematan belanja kementerian/lembaga tahun 2011,” ungkapnya.
Menurut Gunawan, pembelian pesawat menggunakan dana hutang, akan semakin membebani negara. "Pembelian pesawat dengan mekanisme hutang pasti akan membawa dampak pada APBN, karena nanti dibebani cicilan luar negeri,” tambahnya.
Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA mengungkapkan, bahwa alasan Presiden membeli pesawat tersebut menyesatkan publik. Karena perbandingan yang digunakan DPR dalam menyetujui pembelian itu dengan menggunakan perbandingan antara sewa dan membeli.
"Perbandingan sewa dan beli itu logika yang menyesatkan publik. Harusnya perbandingan yang dipakai DPR dalam meloloskan pembelian itu bukan sewa dan beli, tapi spesialisasi jenis, merk, yang disesuaikan dengan keperluan," jelas Ucok.
Somasi tersebut ditujukan kepada Presiden, Pimpinan DPR RI, Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Banggar DPR, Menteri Sekertaris Negara, Menteri Keuangan, dan Pimpinan Fraksi di DPR. [okezone.com]
