Kondisi itu dipicu karena belum keberpihakan pemerintahan terhadap petani. Anggota DPRD Subang Mimin Hermawan menegaskan ada tiga permasalahan yang menyebabkan petani di daerah Subang belum tersejahterakan.
Diantaranya kebijakan anggaran pemerintah setempat masih dinilai minim. Pada tahun ini, kata Mimin, anggaran kegiatan untuk petani hanya Rp1.3 miliar, padahal idealnya untuk 84.163 ha luas area pertanian di Subang, sedikitnya membutuhkan antara Rp5 miliar sampai Rp6 miliar.
"Masalah SDM petani pun masih menjadi permasalahan, mereka kurang faham bagaimana cara penggunaan pupuk dan pestisida dengan baik serta memperlakukan tanah yang baik dan tetap stabil. Sementara petugas PPL, untuk 1 PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) harus mengcover 2-3 desa itupun berusia tua," papar Mimin kepada INILAH.COM, Senin (20/2/2012).
Masalah yang mendasar dalam pertanian, imbuh Mimin, adalah ketersediaan air dan pupuk. Menurut anggota DPRD asal Pantura itu, ketersedian dua item sering memicu masalah di pertanian.
Dia mencontohkan, kondisi perairan untuk pertanian, pada saat kemarau areal pertanian mengalami kekeringan. Sebaliknya, pada saat hujan areal pertanian mengalami banjir. Hal itu disebabkan kedangkalan sungai yang terkesan diacuhkan oleh pemerintah setempat.
Hal yang sama juga terjadi pada ketersediaan pupuk. Pada saat petani membutuhkan, terang Mimin, harga pupuk di lapangan di atas HET. Kondisi itu mengakibatkan petani harus gambling dengan harga pupuk yang melangit.
"Dengan kondisi itu, hasil pertanian setiap panen mengalami berkurang, dari seharusnya 7 ton perhektare (bersih), mereka hanya mendapatkan 4 ton. Kuncinya adalah kemauan pemerintah untu membenahi itu. Ini kan miris, Subang disebut lumbung padi, faktanya petani belum sejahtera," imbuhnya.














Comments
Untuk makan sehari-hari ? Beras nya malah beli..
Jadi sebenernya menanam padi itu untuk siapa?
RSS feed for comments to this post