TINJAU SUBANG- Banjir yang melanda daerah Pantura Subang, seperti Legonkulon sebenarnya bisa dicegah jika pemerintah setempat tidak bersikap apatis. Anggota Komisi B DPRD Subang Haerul Anwar menyatakan banjir yang kerap terjadi di daerah pantura salah satunya faktor lambatnya pemerintah melakukan upaya pencegahan. Sebaliknya, pemerintah bersikap aktif pada tahap pasca-kejadian.
"Padahal dampaknya bagi korban banjir sangat besar, selain soal fsikologis juga juga aktivitas ekonomi terganggu. Kalau kita mau jujur, kerugian akibat banjir itu minimal Rp50 miliar setiap tahunnya," ujar Anwar kepada TINTAHIJAU.COM
Salah satu rekomendasi yang harus dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi banjir, Anwar menitik beratkan pada 2 point. Pertama adanya normalisasi sungai dan pembenahan tanggul yang rapu secara berakal.
Dan kedua, pemerintah harus bersikap tegas terhadap pembalakan hutan secara sporadis di daerah selatan atau pegunungan. Pasalnya, air yang menggenangi pemukiman warga di daerah pantura, merupkana air kiriman dari daerah selatan karena hutan di daerah pegunungan gundul.
"Di satu sisi sungai mengalami penyempitan dan pendangkalan, sementara kiriman air dari selatan cukup besar karena hutan sudah mulai gundul. Akibatnya air meluap dan menggenangi pemukiman dan areal bisnis warga," tegas pria asal Blanakan Subang itu.
Setiap tahunnya, minimal ada 3 kecamatan yang menjadi daerah langganan banjir, yakni Kecamatan Pusakanagara, Sukasari, Pamanukan, Blanakan, Legonkulon, Pusakaratu, dan Ciasem. Selain daerah Legonkulon dan Pusakanagara, air yang datang ke pemukiman warga berasal dari luapan sungai.
Terakhir ini, banjir menggenangi Desa Mayangan dan Legonwetan Kecamatan Legonkulon. Air yang berasal dari sungai Cigadung dan laut akibat tanggul di 8 titik jebol itu merendam tidak kurang dari 797 rumah warga. Tidak itu saja, air setinggi antara 1-1,5 meter itu menyapu sekitar 132 hektare areal pertanian dan 566 hektare tambak yang sudah memasuki masa panen.
