TINJAU SUBANG- Wakil Ketua DPRD Subang Agus Masykur menyatakan pihakanya tidak sependapat dengan wacana rancangan perda soal TKW. Pasalnya masalah yang dialami TKW bukan saja di Subang dan regulasinya ada di pemerintah pusat.
"Saya kira belum saatnya menggunakan Perda. Karena masalah TKI bukan hanya di Subang, tapi di seluruh Indonesia, sehigga regulasinya dari pemerintah pusat," kata Agus kepada TINTAHIJAU.COM.Masalah TKW, kata dia sulit diterapkan melalui Perda. Alasan mendasarnya adalah konsekwensi yang harus diterima TKW jika mereka menempuh jalur tidak resmi, seperti sanksi atau hukuman.
Dari pada harus membuat aturan, kata Agus, lebih baik pemerintah memperbaiki sistem rekrutmen. Misalnya Kepala Desa yang mengeluarkan surat menyurat TKI, lebih diperketat dan dilakukan check-chroschek.
"Masalahnya, apa kemudian Kepala Desa itu punya data jumlah PJTKI yang resmi? Ini kan masalah perut, jadi harus ada pendekatan lain selain dengan Perda," imbuhnya.
