TINJAU JAKARTA Pimpinan fraksi DPR menggelar pertemuan dengan pimpinan Dewan untuk membahas Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2012, Kamis (15/3) hari ini. Pertemuan terutama terkait rencana pemberian Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak, 1 April nanti.
"Minggu ini akan terlihat kesamaan dan perbedaan fraksi-fraksi, terutama bagaimana kompensasi kepada masyarakat kalau yang diajukan pemerintah masih sama (BLT) pembahasan di Badan Anggaran, komisi dan paripurna pasti berjalan alot," kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (15/3).
Atas dasar itu, pimpinan berinisiatif menyamakan kesepahaman dengan pimpinan Badan Anggaran, khususnya jadwal. Jika tak ada titik temu, kemungkinan keputusan rencana kenaikan harga BBM diselesaikan lewat voting. Bila masih tak ada titik temu, maka fraksi di luar Sekretariat Gabungan Pendukung Koalisi akan menolak kenaikan harga BBM.
Politikus senior PDI Perjuangan ini menambahkan, partainya menolak kenaikan harga BBM. Ia meyakini partai lain juga akan menolak kenaikan harga BBM bila kompensasinya berupa pemberian BLT. Pasalnya, yang akan diuntungkan adalah pemerintah dan partai pendukungnya.
"Kalau bentuknya sama seperti sebelumnya, pasti akan alot dan panjang dan Setgab sendiri akan memikirkan bahwa yang paling diuntungkan pemerintah kalau kompensasi masih seperti BLT," kata Pramono. Pramono mengingatkan, pada 2008 dan 2009 pemberian BLT memberikan keuntungan terhadap partai politik tertentu.
Terkait pertemuan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi yang membahas soal BBM, Pramono menekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempunyai kebijakan. Keputusan kebijakan bukan di Setgab, tapi DPR. "Karena publik melakukan pengamatan terbuka," ujar Pramono. [http://www.metrotvnews.com]
