TINJAU Subang- Rumor adanya permintaan dana Rp50 juta kepada Plt Bupati Subang Ojang Sohandi dinilai hanya isapan jempol. DPRD menganggap, isue itu sengaja ditiupkan untuk mengalihkan isue.Lambannya agenda penetapan dan pelantikan bupati definitif, harus dibayar mahal oleh institusi DPRD. Di ranah publik, diundur-undurnya agenda itu menggelinding dan menjadi bola liar yang berujung pada tudingan tidak sedap ke lembaga wakil rakyat.
Muncul spekuasi, itu dilakukan untuk bergaining untuk menaikan harga tawar antara DPRD dengan Ojang Sohandi. Tak pelak, rumor DPRD meminta Rp50 juta kepada Ojang untuk mempercepat pelantikan bupati pun muncul.
Rumor itu pun ditepis para anggota DPRD Subang. Mereka menganggap, isue itu sengaja dibuat dan ditiupkan oleh oknum kader partai pengusung pemerintahan, PDIP untuk mengalihkan isue terkait pelantikan Ojang Sohandi.
"Isue itu hanya isapan jempol. Saya kira Itu dampak politis akibat tidak bertanggung jawabnya partai pengusung, sehingga diisukan dewan meminta sejumlah uang kepada Ojang," tegas anggota DPRD M. Nurwibowo kepada TINTAHIJAU.com
Kader PDIP yang kerap bersikap "melawan arus" itu menenggarai isue itu sengaja diciptakan untuk merusak citra lembaga. Menurut Bowo, oknum PDIP itu sengaja menginginkan keterlambatan penetapan dan pelantikan Bupati itu seolah-olah dibuat oleh DPRD.
"Lempar batu sembunyi tangan, mereka mengopini kan seolah-olah dewan yang menghambat dan menuntut uang Rp50 juta, padahal partai pengusung yang menghambat itu," tegasnya.
Bowo menegaskan, mustahil ada permintaan dana kepada Ojang. Karena menurutnya Plt Bupati Subang itu miskin dan roda pemerintahan masih dikendalikan oleh bupati nonaktif. Sebaliknya, ia memisalkan dirinya di posisi Ojang, ia akan mengundurkan diri dari PDIP yang menghambatnya langkahnya tersebut.
"Apabila saya jadi Ojang, saya akan mundur dari PDIP. PDIP tidak konsisten, mengusung paket Bupati-Wakil Bupati itu kan tidak koalisasi, seharusnya PDIP ngotot untuk mempertahankan bukan malah sebaliknya," tegasnya.
Ketua Fraksi PDIP Ating Rusnatim membantah atas isue tersebut. Ating menegaskan, tidak ada dana konfensasi guna mempercepat pelantikan, dan tidak benar jika isue ditiupkan oleh oknum PDIP.
"Dua-duannya tidak benar isue itu, tidak ada apinya, walaupun ada asap, isue itu tidak benar. Tidak ada meniupkan isue semacam itu dilakukan PDIP. itu kan muncul saat aksi (Senin, 7/5) kemarin, itu pesan moral untuk kita (DPRD)," bantah Ating.
