Tintahijau.com | Portal Berita Subang

Senin, 20 Mei 2013
Follow us on:
Previous Selanjutnya
Belum Terima Anggaran,  Panwaslu Subang Galau Belum Terima Anggaran, Panwaslu Subang Galau TINJAU SUBANG- Anggaran panitia pengawas pemilu (Panwaslu) S...
Kiyai, PNS dan Anggota DPR Daftar Cabup Subang dari Demokrat Kiyai, PNS dan Anggota DPR Daftar Cabup Subang dari Demokrat TINJAU SUBANG- Sepekan membuka pendaftaran bakal calon Bupat...
Ada Air Mengalir di Bawah Jalan Subang Ada Air Mengalir di Bawah Jalan Subang TINJAU SUBANG- Proyek perbaikan jalan di jalur tengah yang m...
Karakter Bacaleg PAN Subang Digembleng Karakter Bacaleg PAN Subang Digembleng TINJAU SUBANG- Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) PAN Subang d...
Gagal, Calon Perseorangan Protes ke KPUD Subang Gagal, Calon Perseorangan Protes ke KPUD Subang TINJAU SUBANG- Pasangan calon bupati dari jalur perseorangan...
Rumah Warga Cibogo Ambruk Dihantam Puting Beliung Rumah Warga Cibogo Ambruk Dihantam Puting Beliung TINJAU CIBOGO- Rumah warga milik Carwan warga RT 9/4 Desa Pa...

Forum Akal Sehat Datang Gedung DPRD Subang

TINJAU Subang- Belasan aktivis dari Forum Dialog Akal Sehat (FDAS) Subang mempertanyakan sikap DPRD dalam menjalankan amanat konstitusi terkait pelantikan bupati Subang definitif.

Mereka menyesalkan sikap lembaga perwakilan rakyat itu yang dinilainya mengedepankan kepentingan politik ketimbang amanat konstitusi dan kepentingan rakyatnya.
"Kami ingin tahu sikap konsistensi DPRD atas amanat konstitusi sudah sejauh mana. Karena sudah lebih sebulan dari pemberhentian Bupati (lama) belum ada tanda-tanda untuk pelantikan bupati definitif," tegas kordinator, FDAS Indra Gumilang kepada TINTAHIJAU.com

Indra mendorong, DPRD harus mengacu kepada amanat konstitusi dan mengabaikan kepentingan lain di luar itu. Karena menurut dia, semakin memperlambat pelantikan maka akan semakin berdampak pada roda pemerintah kabupaten Subang.

Suara lantang muncul dari politisi PDIP. Wakil Ketua Bidang Politik Aip Saifurahman, menegaskan dengan lambatnya DPRD menggelar rapat badan musyawarah (Bamus) maka konsekwensi logis yang harus diterima lembaga terhormat itu penilaian miring dari rakyatnya. "Di lembaga itu kan ada lulus S1, S2 dan S3 tapi sepertinya mereka tidak mengerti soal konstitusi," tegas mantan anggota DPRD tersebut.

Aip menandaskan, DPRD seolah tutup mata dengan dampak dari absennya kepala daerah definitif. Menurut Aip, kapasitas Plt Bupati memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.

"DPRD harus berani mengambil sikap, sekalipun tidak termasuk FPDIP. DPRD harus sadar, di luar gedung itu ada jutaan warga menunggu program, jadi jangan main-main dengan rakyatnya," tegasnya.

Soal sikap PDIP, info yag diketahuinya, keputusan terakhir DPC PDIP menginginkan segera dilakukan pelantikan Ojang Sohandi sebagai Bupati definitif. Terkait adanya statmen anggota FPDIP yang menyatakan pelantikan dilakukan setelah PK, Aip menyebutkan itu sikap personal.

Wakil Ketua DPRD Agus Masykur Rosyadi, menyatakan, pihaknya memahami yang dipertanyakan oleh FDAS. "Ini akan menjadi pembahasan kita, kita akan upayakan secepatnya untuk mengagendakan Bamus," jelasnya.

 

Tambahkan Komentar

Kode Keamanan
Perbarui