Menjadi harapan dan cita-cita setiap Bangsa untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah serta mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang mudah dijangkau, infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi, serta meningkatnya kualitas SDM adalah harapan bersama khususnya Masyarakat Kabupaten Subang.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Subang yang melimpah oleh Pemerintah Daerah ternyata tidak mampu mensejahterakan rakyatnya sehingga menimbulkan kekecewaan sebagian besar Masyarakat Subang khususnya di wilayah Utara, entah karena prustasi, kecewa atau karena sudah merasa mampu mengelola daerahnya untuk menjadi lebih baik, sebagai respon aspirasi (entah aspirasi elit atau murni aspirasi rakyat) maka munculah wacana pemekaran Kabupaten Subang Utara oleh sekelompok yang didalamnya melibatkan para politisi, akademisi dan tokoh-tokoh Masyarakat pantura serta beberapa element lainnya yang tentu saja tujuan mereka ingin menjadikan masyarakat pantura lebih baik dalam segala hal, terlapas dari kepentingan politik dan kepentingin lainnya yang menjadikan semangat mereka menggebu-gebu .
Kontroversipun datang dari berbagai pihak yang menolak, karena pemekaran dikhawatirkan hanya akan memunculkan praktek korupsi gaya baru pun demikian pemekaran bukan aspirasi masyarakat, melainkan hanya kepentingan ‘elit’ (baca : oknum) dan kepentingan para pejabat.
Episodepun berlanjut ketika DPRD mengesahkan anggaran untuk kajian pemekaran kabupaten subang, tim Pengkaji mulai bekerja berbagai sepanduk membentang di berbagai kecamatan di pantura menyambut kehadiran tim pengkaji, senin 19 Desember 2011 bertempat di hotel lotus subang tim kajian pemekaran melakukan ekspose hasil kajian dengan hasil tidak direkomendasikan pemekaran, jelas hal tersebut mengundang kekecewaan dari orang-orang yang mendukung pemekaran, berbagai protespun bermunculan atas ketidakpuasan terhadap TIM pengkaji sehingga menciptakan ketegangan.Bahkan seorang anggota dewan pun berujar disalah satu media tanpa berdasar dan alasan yang jelas mengatakan bahwa 20 tahun yang akan datang pantura baru dapat mekar.
Pada tahun 2010 lalu sekumpulan Anggota DPRD Subang wilayah utara membentuk sebuah wadah baru dengan nama Kaukus Dewan Pantura (KDP) yang salah satu agendanya adalah mempersiapkan pemekaran kabupaten Subang utara, namun hingga kini tidak pernah terdengar lagi keberadaanya, mereka hanya melakukan seremonial belaka tanpa ada hasil nyata yang dirasakan oleh mayarakat pantura dan perjuangan mereka untuk masyarakat pantura di legislatifpun rasanya masih setengah hati.
Carut-marut tatanan Pemerintah Daerah Subang, situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil di Kabupaten Subang nampaknya mempengaruhi keputusan para TIM pengkaji dalam menentukan hasil akhir pengkajian, alangkah lebih baik jika Pemerintah Daerah lebih dulu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi saat ini setahap-demi setahap dan mampu mengambil sikap tegas, namun jika Masyarakat pantura masih menginginknan pemekaran dalam situasi yang kurang kondusif maka solusi alternatifnya adalah REFERENDUM RAKYAT PANTURA.
Ditengah-tengah konsentrasi kita terhadap wacana pemekaran yang telah banyak menghabiskan waktu, tenaga dan materi ternyata kita lupa bahwa banyak sekali persoalan yang kita lupakan dipantura, perbaikan jalan yang hanya setengah hati, persoalan banjir yang tidak pernah usai dari tahun ketahun, abrasi pantai, masalah pengangguran dan persoalan-persoalan lainnya bahkan penderitaan seorang TKW asal Legon Kulon pun ( Wanidah ) luput dari perhatian. Secara jujur pernahkah berinstropeksi dan berfikir , kemauan siapakah pemekaran kabupaten tersebut ? Rakyatkah atau siapa ? Ambisi aparat jelas untuk meng-upgrade pangkat dan jabatan tanpa menunggu proses yang lama atau antri dengan yang mau pensiun, tapi bagi rakyat apa motivasi mereka ? Apakah mereka tahu akan lebih diperhatikan, terjamin dan terurus jika wilayahnya mekar ? Kemungkinan sangat kecil rakyat akan berpikir prospektif seperti itu, umumnya yang penting bagi mereka hanya hal yang tampak dan mereka hadapi saat ini.
Sepertinya tanpa kesiapan yang serius justeru hanya akan disibukan dengan pembanguanan sarana Pemerintahan seperti pembangunan Gedung-gedung pemerintahan dan sarana penunjang lainnya yang pasti akan memakan banyak anggaran dan tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang singkat.
Pemerintah Daerah kabupaten subang dan provinsi jawa barat harus memberikan sarana dan prasarana ataupun segala hal-hal yang menunjang kemandirian pantura agar supaya masyarakat pantura tidak gagap dan tidak disibukan dalam pembangunan sarana dan prasarana, jika semuanya sudah kita persiapkan mungkin semua akan mudah terwujud. Pemerintah yang adil, tidak Korup dan mencintai Rakyatnya nampaknya lebih dibutuhkan oleh Masyarakat.
Penulis: Jaka Septya Arizona, Aktivis Gerakan Mahasiswa Subang (GEMAS)
