Masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya ketimurannya yang ramah-tamah, sopan santun, dan saling menghargai. Budaya tersebut pada dasarnya sangatlah baik saat dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Namun tidak semua hal baik bisa berbuah baik, jika diterapkan pada saat dan waktu yang salah.
Seperti budaya ewuh pekewuh atau rasa sungkan atau rasa saling menghormati terhadap sesama. Dalam pergaulan keseharian, budaya khas ketimuran tersebut yang diterapkan sesuai batas-batas normal akan meningkatkan tali silaturahmi di masyarakat.
Orang lebih muda tetap hormat pada orang yang lebih tua. Demikian juga, orang lebih tua menghargai kaum muda.
Namun apa jadinya jika budaya ewuh pekewuh diterapkan dalam sistem pemerintah kita, atau politik, juga hukum? Contoh kasus terbaru, soal rencana pelantikan Bupati Subang definitif Ojang Sohandi yang sebelumnya menjabat wakil bupati mendampingi Bupati nonaktif Eep Hidayat.
Pria 33 tahun lulusan STDN ini, dari awal ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt) bupati, enggan menanggung tugas bupati definitif. Dan saat ini, ketika akan dilantik menjadi bupati definitif, dia bahkan berkilah akan meminta restu terlebih dulu kepada Eep Hidayat yang kini mendekap di LP Sukamiskin Kota Bandung.
Sikap Ojang ini, sangat bisa dipahami. Karena mantan PNS ini lebih dari tiga tahun menjadi ajudan bupati dari 2003 hingga 2008 sebelum dipinang Eep menjadi calon wakil bupati pada Pilkada 2008. Hal yang sama, dulu sempat juga menghampiri BJ Habibie saat menjadi wapres dan harus menggantikan Presiden Soeharto pada 1998 silam.
Pasalnya, lebih kurang 20 tahun, Habibie menjadi pembantu presiden yang paling dipercaya. Namun akhirnya Habibie pun bersedia menerima tugas tersebut. Bahkan di masa pemerintahannya, kasus hukum Soeharto mulai diselidiki.
Di bidang hukum pun demikian, budaya ewuh pekewuh seringkali mengganggu jalannya proses penyelidikan dan penyidikan, baik di itu di kepolisian maupun kejaksaan. Budaya segan atau sungkan, sering kali mengganggu proses hukum. Seperti pada kasus hukum Pak Harto, bagaimana bisa seorang jaksa atau polisi yang selama 32 tahun menikmati kekuasaan Orde Baru, harus menjerat mantan pimpinan yang begitu dikagumi, dihormati, disegani pada masa lalu. Atau seseorang yang sudah terlalu banyak menerima pemberian atau kebaikan orang lain, tentu sulit menegur si pemberi tersebut saat dia melakukan kesalahan. Begitu pula hubungan antara atasan dan bawahan.
Tentunya penerapan budaya ewuh pekewuh atau sungkan tidak harus diterapkan di semua lini kehidupan. Jika budaya sungkan diterapkan dalam tatanan berbangsa dan bernegara, bisa jadi menghambat bergulirnya roda pemerintahan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Karena sistem pemerintahan, politik, juga hukum mempunyai budayanya sendiri yang tidak bisa dicampuradukkan dengan budaya kemasyarakatan, seperti budaya sungkan.
Hukum harus tetap tegak, kehidupan politik harus bergulir, dan roda pemerintahan harus tetap berjalan, tanpa harus dibumbui rasa sungkan. Biarlah ewuh pekewuh menjadi ciri khas budaya masyarakat Indonesia, tanpa harus menghambat sendi-sendi kehidupan lainnya. [Deni Mulyana]
