Di tengah dinamika politik yang terjadi di kabupaten subang saat ini, sebagai bentuk cerminan dari proses Demokrasi memaksa kita untuk berfikir cerdas dan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang sedang menimpa masyarakat, kita ketahui bahwa Bupati non aktif Sdr. Eep Hidayat tengah dihadapkan pada persoalan hukum sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang memvonis bersalah dalam kasus Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Putusan itu sekaligus membatalkan vonis bebas dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tentu saja secara otomatis beliau tidak dapat menjalankan roda pemerintah daerah kabupaten subang yang selama ini dipimpinnya.
Sebuah pemerintahan akan disebut mencapai Good Governance jika mampu menjaga keseimbangan dan keselarasan antara state, private sektor dan masyarakat. Oleh karenanya kehadiran sebuah pemerintahan bukan untuk melayani dirinya sendiri atau melayani kepada penguasa kekuasaan tetapi menghadirkan dan mendistribusikan keadilan bagi masyarakat, karena kehadiran sebuah pemerintahan pada awalnya adalah untuk menghadirkan kebahagiaan lahir dan batin bagi keseluruhan umat manusia.
Sudah menjadi sebuah rahasia umum masyarakat kabupaten subang ketika hari ini, semua dihadapkan pada kenyataan pahit atas sikap plin-plan Pemerintah Daerah dari tingkat Kepala Desa, camat sampai dengan Wakil Bupati yang lebih taat dan patuh pada pemimpin mereka, padahal secara hukum amatlah jelas bahwa panutan para PNS ini ( Sdr.Eep Hidayat ) sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Subang, namun sikap arogansi, ketakutan yang berlebihan dan ketidak pahaman para PNS akan tugas dan kewajibannya membuat mereka melakukan sesuatu yang jauh dari nilai-nilai pengabdian terhadap masyarakat dan seolah lupa akan tugas, fungsi dan sumpah jabatannya .
Ironisnya ketika rakyat berada dalam ancaman (dihentikannya layanan publik) para elite politik yang terhimpun dalam wadah partai politik malah mengambil sikap apatis. Oleh karena itu kami menghimbau :
- Seluruh pejabat pemerintah daerah kab. subang dan PNS untuk kembali menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
- Partai politik kab. subang untuk mengambil sikap tegas dalam penyelesaian masalah pemerintahan yang terjadi saat ini melalui Fraksi-fraksi nya
- Semua pihak tanpa terkecuali perlu menahan diri dengan meninggalkan upaya-upaya mengeksploitasi sentimen irasional dan emosional secara berlebihan
- Mari kelola agar irasionalitas dan emosi tidak bisa membunuh kemungkinan kita untuk menyongsong hari esok subang yang lebih baik
Karena rasa tanggung jawab, sadar posisi dan mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing adalah kunci utama untuk menciptakan keadilan sosial dan mampu mengembalikan kabupaten subang dalam keadaan kondusif, tetapi jika sikap arogansi masih ditunjukan oleh para abdi masyarakat yang seharusnya melayani masyarakat, maka pengadilan rakyatlah yang akan terjadi. Itu yang tidak di inginkan!!
Ahmad Baedhowie, S.Pd
Ketua Umum Nujaba Institute, Subang
