Jejak Interplasi DPRD: Dari CPNS, Sariater sampai Utang Pemkab

Pekan pertama di 2020, penggunaan hak interplasi DPRD terhadap Bupati Subang menjadi trending topic, sebagian publik Subang. DPRD akan menanyakan seputar gagalnya eksekutif membayar pengusaha proyek pada 2019 lalu.

Penggunaan hak interplasi DPRD ini bukan hal yang baru. Dari catatan, DPRD Subang dua kali menggunakan hak interplasi, yakni pada 2014 soal peserta CPNS siluman dan 2018 terkait lahan wisata Sariater.

Melangkah dari 2014 lalu, Anggota Fraksi PKS Sugianto menginisiasi dan menggulirkan hak interplasi terkait dugaan adanya peserta CPNS siluman. Dari 1.619 peserta test CPNS yang semula dinyatakan lolos, namun setelah dilakukan verifikasi data, ternyata ditemukan ada 533 orang yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan berkas tidak lengkap.

Fakta itu disampaikan Bupati Subang Ojang Sohandi pada paripurna DPRD Maret 2014 lalu. Dalam laporannya, Ojang menyampaikan hasil  kelulusan test CPNS K-2, tertera ada 1.619 peserta dinyatakan lulus.

Sejumlah anggota DPRD menyangsikan jumlah peserta test CPNS. Mereka menduga ada permainan dalam proses test CPNS K-2. Untuk membuktikan itu, DPRD menggunakan hak interplasi. Di satu pihak, Pemkab membentuk tim verifikasi.

Dari hasil penelusuran tim verifikasi lebih dari sebulan itu, ditemukan fakta mencengangkan. Ada 279 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan 274 orang dinyatakan berkas tidak lengkap (BTL).

Setahu penulis, mohon dikoreksi jika salah, temuan tim verifikasi itu juntrungannya belum jelas. Demikian juga hasil kerja Anggota DPRD terkait penggunaan hak interplasi. Hingga periode masa jabatan mereka habis, belum ada kejelasan hasil.

Penggunaan hak interplasi juga pada awal 2018 di era Bupati Imas Aryumningsih. DPRD menggunakan hak ini soal lahan wisata air panas Sariater.

Pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Subang. Jum’at (9/2/18), DPRD Subang mempertanyakan hak atas tanah hak milik pemerintah Daerah (pihak ke 1) yang dikerjasamakan dengan PT. Sari Ater (pihak ke 2)

Hak interplasi yang digulirkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Subang merupakan tindak lanjut hasil Rapat Bamus DPRD pada tanggal 22 Januari 2017.

Lagi-lagi, sepengetahuan penulis (mohon koreksi jika salah), penggunaan hak interplasi soal Sariater itu pun tidak berujung atau menguap di tengah jalan.

Hak interplasi kembali digulirkan DPRD di era Bupati Ruhimat. Kali ini mereka mempertanyakan seputar Pemkab yang tidak bisa membayar hak pengusaha proyek pada 2019 sesuai tahun anggaran.

Pemkab beralasan, belum dibayarkannya hak pengusaha proyek itu, karena berkurangnya dana perimbangan sebesar Rp54 miliar, dan itu muncul pada 3 Desemebr setelah APBD 2020 diketuk palu.

Pemkab menerbitkan Perbup 84/2019 yang salah satu poinnya menyatakan Pemkab utang terhadap pengusaha. Perbup itu dijadikan legal standing guna pembayaran hak pengusaha pada tahun anggaran berjalan (2020).

Dari pemberitaan di media, hak interplasi DPRD ini justru merubah wajah koalisi dan oposisi. Gerindra dan NasDem misalnya, dua partai pengusung ini ngotot untuk dilakukan Interplasi bersama-sama Golkar (oposisi).

Sebaliknya, dua partai opsosisi; PDIP dan PKB dikabarkan tidak sependapat dengan penggunaan hak interplasi DPRD itu dengan sejumlah alasan. Sementara PKS dan PAN bulat tetap solid mendukung EKskekutif. PPP dan Demokrat belum ada pernyataan soal ini.

Pertanyaan yang mendasar, apakah nasib hak interplasi kali ini tetap berjalan, atau mengikuti jejak interplasi sebelumnya, gaspol di pemrukaan dan layu di tengah jalan?

Apapun akhir dari cerita interplasi ini, di Pantura sana ada ribuan warga yang menjadi korban banjir, dan bahkan lebih dari separuh warga Subang mendamba kehadiran jalan mulus dan pelayanan publik bagus.

Tentu saja, harapan besar itu, sembari menanti skenario keberpihakan pemerintah atas hadirnya Pelabuhan Patimban dan sejumlah Proyek besar lainnya di Subang

Wallahu a'lam bishawab

 


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom


Twitter Update

Jika Dilakukan Secara Teratur dan Benar, Minum Air Putih Bisa Turunkan Berat Badan https://t.co/3sijhRh0GS
Pemkab Karawang Telah Lakukan 8.000 Tes Cepat dan 756 Tes Swab https://t.co/GcFTxo2SRG
Wujud Kasih Sayang, Istri Bupati Bagikan 200 Nasi Box untuk Warga Kalijati https://t.co/OoIcDjEwna
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter