Menimbang Kembali Kota Layak Anak dalam Perspektif Islam

Salah satu program yang  dikembangkan oleh  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PPPA) adalah pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak  atau KLA. Pada tanggal 19 Desember 2014, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny Nurhayanti, menyatakan bahwa pada tahun 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mentargetkan terwujudnya 100 kota/kabupaten layak anak (KLA), sedangkan pada tahun 2018 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menargetkan 400 kabupaten dan kota dapat menjadi Kota Layak Anak (KLA).

Dilansir Radar Cirebon pada 29 Mei 2019, Tim verifikasi dari Pemerintah Pusat menyatakan bahwa Kabupaten Majalengka dinyatakan lolos administrasi sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Majalengka, Rieswan Graha menyatakan, deklarasi Kabupaten Majalengka Layak Anak yang dipimpin bupati pada April lalu membuahkan hasil.

Apa sebenarnya Kabupaten/kota Layak Anak dan mengapa dikembangkan? Benarkah KLA menjadi solusi pemenuhan hak anak?

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), berkomitmen membangun Indonesia Layak Anak. Ratifikasi KHA  disahkan dengan Keppres no 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990 dan terikat pada ketentuan-ketentuan KHA terhitung sejak 5 Oktober 1990. Upaya untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak diawali dengan pengesahan UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, Undang-undang ini  berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak. Selain itu, Indonesia juga telah ikut menandatangani World FitFor ChildrenDeclaration  (WFC) atau Deklarasi Dunia Layak Anak (DLA) pada tanggal 10 Mei 2002 pada saat Sidang Umum PBB ke-27 Khusus mengenai Anak (27th United Nations General Assembly Special Session on Children).

Di dalam Permen nomor 11 tahun 2011, KLA didefinisikan sebagai kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Nilai-nilai yang saat ini sangat gigih ditanamkan kepada penduduk dunia termasuk kaum Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia adalah konsep HAM dan kesetaraan gender. Nilai inilah yang juga diupayakan ditanamkan pada anak-anak melalui KHA dan semua upaya global untuk mewujudkan hak anak seperti DLA. Padahal secara konseptual, HAM dan kesetaraan gender bertentangan dengan Islam.

Dalam pasal 6 Permen no 11/201  disebutkan bahwa Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan lima hak anak yang salah satunya adalah hak sipil dan kebebasan. Hak kebebasan ini bila dikaitkan dengan KHA Pasal 14, maka hak kebebasan dalam beragama juga dijamin dalam KLA. Sementara Islam justru menolak konsep kebebasan beragama bagi seorang muslim.

HAM juga membatasi penafsiran atas agama sesuai dengan arus  yang dikampanyekan secara global. Praktek agama yang dianggap membahayakan hak anak misalnya, sering dikaitkan dengan aturan Islam terkait dengan sunat perempuan dan pernikahan. Begitu pentingnya mengarahkan pemahaman agama terhadap pemenuhan hak anak nampak dengan adanya program konsultasi seperti yang diadakan bulan Nopember 2014 yang lalu.

Kementrian PPPA bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Sekretariat ASEAN dan UNICEF East Asia Pacific Regional Office melaksanakan Konsultasi Regional Praktek Budaya dan Agama yang Berpengaruh Terhadap Pemenuhan Hak Anak. Meneg PP-PA menyatakan, tujuan konsultasi ini adalah untuk mengidentifikasi praktik-praktik budaya dan ritual agama yang membawa dampak bagi pemenuhan hak anak baik dampak positif maupun negatif sebagai bahan dalam menyusun kebijakan yang responsif anak dalam bidang agama dan budaya.

Sebagai konsekuensi konsultasi ini, maka praktek agama yang berlandaskan ajaran agama akan dilarang ketika dianggap bertentangan dengan tujuan pemenuhan hak anak menurut KHA. Hal ini juga ditegaskan dalam point 23 resolusi PBB tentang World Fit for children. Hal ini akan membuat pengamalan agama tidak berdasarkan perintah Sang Pencipta, namun mengikuti kemauan manusia dengan menjadikan KHA sebagai rujukan.

Kebebasan berpendapat juga mendapat tempat yang sangat penting dalam KLA. Dalam Pasal 5 Permen 11/2011 disebutkan bahwa salah satu prinsip Kebijakan Pengembangan KLA adalah penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. Konsep ini jelas bertentangan dengan Islam.

KLA juga menjadi sarana tercapainya kesetaraan gender. Hak anak disandarkan kepada terwujudnya perempuan yang menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dengan promosi kesetaraan gender dan kesetaraan akses dengan pengarusan program dan kebijakan berperspektif gender. Dengan kata lain, kesetaraan gender menjadi prasyarat terpenuhi hak anak. Hal ini makin jelas ketika dalam Point 24 dinyatakan perlunya merubah peran laki-laki dalam masyarakat.

Makna sesungguhnya dalam perubahan peran laki-laki dalam masyarakat adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender, bukan sekedar memberi kesempatan ayah untuk terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Namun agar ibu memiliki lebih banyak waktu sehingga dapat terlibat dalam program pemberdayaan perempuan dan memiliki kebebasan dalam masyarakat.

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa pengembangan KLA yang berlandaskan kepada KHA dan DLA bertentangan dengan  nilai-nilai Islam.  Dengan demikian KLA akan membuat anak-anak sejak dini dijauhkan dari Islam dan diarahkan untuk mengadopsi nilai-nilai global.

Sesungguhnya Barat sejak dulu tidak hentinya ingin menghancurkan Islam. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai Islam apalagi penerapan Islam sebagai sistem kehidupan. Secara sistematis, Barat menggunakan pengaruhnya untuk ‘merusak pemahaman Islam’ kaum Muslim.  Rupanya upaya itu tidak hanya menyasar Muslim dewasa, namun juga pada anak-anak melalui kewajiban ratifikasi KHA dan DLA. Dan dunia global memastikan keberhasilan upaya penerapan KHA dan DLA melalui laporan periodik setiap Negara yang harus dikirimkan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan kecuali AS tentunya karena Negara ini belum meratifikasi KHA.

Maka sangat jelas KLA menjadi alat untuk menancapkan hegemoninya dalam menyiapkan generasi seperti yang mereka kehendaki, yaitu generasi yang mengemban nilai-nilai global yang justru menghancurkan Islam. Dengan demikian KLA justru akan membahayakan masa depan anak-anak dan peradaban manusia, karena akan menghantarkan anak-anak menjadi manusia yang mengikuti hawa nafsunya dan mengabaikan aturan Allah dalam kehidupannya. Wallahua'lam bishowwab.[]

 
Tawati, Penulis adalah Anggota Revowriter Majalengka, Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
Twitter: TINTAHIJAUcom
YouTube: TINTAHIJAU Channel


TINTAHIJAU CHANNEL
Banner Kanan 2
Banner Kanan 1

Twitter Update

Kenali Gejala Serangan Jantung Pada Pria dan Wanita https://t.co/dr7Ng4Akiy
Mencicipi Nasi Jamblang Cirebon yang Melegenda https://t.co/mpHqXgmnbe
BIJB Kertajati Jadi Destinasi Wisata Edukasi Kedirgantaraan https://t.co/E3hB3r8CUm
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page