FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Kejari Majalengka Geber Tuntaskan Dugaan Korupsi di DPMD

MAJALENGKA, TINTAHIJAU. com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka menggeber penuntasan kasus dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setelah penggeledahan Kantor DPMD, Senin (11/2/2019).

Kepala Kejari Majalengka, Hasbih mengatakan, hingga hari ini dokumen yang disita dari DPMD masih dikaji oleh tim. Kendati begitu, pihaknya sudah memanggil dan meminta keterangan dari beberapa orang yang diduga mengetahui permasalahan tersebut. "Belum ada, kita belum menetapkan tersangka. Tim masih mengkaji itu,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Selasa (12/2/2019).

Diberitakan sebelumnya, penggeledahan tersebut terkait Bimtek Siskeudes yang dilakukan di Hotel Ibis Transtudio Mall Bandung bulan Mei tahun 2018 lalu. Peserta bimtek yakni kepala desa, sekdes dan kaur keuangan dari 330 desa dari 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka. Biaya yang dikeluarkan Rp15 juta per-desa.

Atas tekanan pejabat DPMD melalu kecamatan masing-masing, para kepala desa itu diminta membayar Rp15 juta padahal kegiatan itu tidak ada di APBDes. Informasi selanjutnya para sekdes yang mengikuti bimtek itu membuat surat pernyataan bermaterai bahwa dana bimtek Rp 15 juta itu berasal dari dana pribadi kepala desa padahal aslinya nyomot dari dana desa sehingga terindikasi korupsi yang merugikan keuangan negara.

Terpisah, sekretaris desa salah satu desa di kabupaten Majalengka, UR (32) mengiyakan kegiatan pelatihan siskudes itu dilaksanakan di Bandung di hotel Ibis. Menurut UR, biayanya masing masing desa sebesar Rp 15 juta. Sumber dana dibebankan ke APBdesa masing masing, diawal opsi pendanaan APBdesa berasal dari dana desa namun setelah dikaji ternyata tidak boleh di danai dari dana desa dan atau ADD.

"Segingga akhirnya dana diambil dari PAD,  sementara problemnya tidak semua desa memiliki PAD yang memadai segingga ada desa yang akhirnya terpaksa dari uang pribadi kepala desa. Dari total biaya Rp 15 juta tersebut, alokasinya untuk biaya akomodasi,  hotel, makan dan lain lain,  detailnya, saya kurang faham," papar UR.

UR menambahkan, bimtek Siskeudes tersebut, merupakan saran dari DPMD dengan alasan desa penting memahami siskudes. Malahan, kata UR, Ada suratnya  ke kecamatan, lalu kecamatan ke desa. "Dulu opsi pendanaanya dari DD atau ADD, Saya berargumen bahwa tidak bisa dianggarkan dari sana, setelah prlatihan itu dilaksanakan baru dinas memberikan himbauan ternyata betul tidak bisa di danai oleh DD dan ADD sehingga menyarankan dari PAD," urainya.

Senada dengan UR, salah satu sekretaris desa (sekdes) di Kecamatan Jatitujuh mengatakan, biaya untuk mengikuti pelatihan yang berlangsung selama dua hari di Bandung itu dibebankan kepada masing-masing desa.  Jumlah desa  sebanyak 330 desa, dengan jumlah peserta dari masing-masing desa sebanyak tiga orang, yakni Kades, Sekdes dan Kaur. Untuk Kaur, sebagian besar Kaur Keuangan.

"Saat itu di kalangan sekdes sudah mulai ramai. Karena ada desa yang nggak punya PAD. Sempat diarahkan untuk menggunakan dana talangan. Namun, ya ujung-ujungnya ada juga yang tetap menggunakan Dana Desa. Untuk desa saya sendiri, karena punya PAD, ya diambil dari PAD itu," papar dia.


FOLLOW SOCMED:
FB&IG:TINTAHIJAUcom
Twitter: TINTAHIJAUcom
Youtube:  TINTAHIJAU Channel


Twitter Update

Terbangkan Pesawat Tanpa Awak, Wabup Subang Terima Brevet dari FASI https://t.co/92WbjsY016
Lanud Suryadarma Kalijati jadi Tuan Rumah Kejurnas Terbang Layang https://t.co/t5K9OckO3U
Menengok Aktivitas Polisi asal Papua di Jatiwangi Majalengka https://t.co/KXTPFPhZHt
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page