FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Jadi Tersangka, KPK Minta Caleg PDIP Serahkan Diri

JAKARTA, TINTAHIJAU.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Caleg PDIP Harun Masiku (HAR) untuk segera menyerahkan diri ke lembaga antikorupsi.

Harun telah ditetapkan tersangka oleh KPK sebagai pihak pemberi suap terkait dengan penetapan anggota DPR-RI Terpilih 2019-2024. "KPK meminta HAR segera menyerahkan diri ke KPK," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dalam konfrensi persnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Harun diduga lolos saat KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020) kemarin. Dalam operasi senyap itu, delapan orang berhasil diamankan, namun tak ada Harun.

Tak hanya itu, KPK juga mengingatkan pihak lain untuk tidak menghalangi gerak tim Satgas KPK dalam mengusut tuntas kasus suap terkait dengan penetapan anggota DPR-RI Terpilih 2019-2024. "Pada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap kooperatif," kata Lili.

 

BERITA TERKAIT:

Terima Uang Suap, KPK Tetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai Tersangka

Kena OTT KPK, Komisioner KPU Wahyu Setiawan Miliki Harta Rp12 Miliar

Beraksi Lagi, KPK Tangkap Komisoner KPU


Dalam kasus ini KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerima suap terkait penetapan anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024.

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka yakni sebagai penerima Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu yang juga orang kepercayaan Wahyu yakni Agustiani Tio Fridelina, dan sebagai pihak pemberi Caleg dari PDIP Harun Masiku dan pihak swasta Saeful.

Sebagai penerima suap, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan sebagai pemberi suap, Harun Masiku dan Saeful disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: SINDONEws


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Gempa M 5,4 Terjadi di Halmahera Barat, Walau Tidak Berpotensi Tsunami Namun Harus Tetap Waspada https://t.co/2pzrPn4DkU
Jadwal Pemadaman Listrik di Subang Pada 26 November 2020 https://t.co/4aWb1Msvxs
Update Covid-19 Subang: Jumlah Positif Bertambah 13 Orang https://t.co/QM44Fzv2pu
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter