FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Polemik Kasus Sumbangan Bodong Rp2 Triliun Dianggap Buram Sehingga Sulit Dipidanakan

Indeks Artikel




SUBANG, TINTAHIJAU.com - Polemik rencana pemberian sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) oleh anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty, masih bergulir.

Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap Heriyanty sejak dijemput untuk dimintai keterangannya pada Senin (2/8). Hingga saat ini, belum ada yang dijerat tersangka oleh penyidik.

Pemeriksaan masih bergulir hingga saat ini. Heriyanty diperiksa kejiwaannya oleh psikolog dari Polda Sumsel dan Anak-anak Akidi Tio yang lain pun akan segera dimintai keterangannya.

Namun berkembangnya perkara ini dinilai akan menyulitkan kepolisian menemukan unsur-unsur pidana yang dilanggar oleh anak mendiang pengusaha asal Aceh tersebut dalam peristiwa rencana sumbangan Rp2 triliun tersebut.

BACA JUGA:
Perusahaan di Purwakarta Hibahkan Armada Pengangkut Sampah

"Secara hukum agak susah diterapkan pasal mana. Karena belum ada yang dirugikan," kata Pengacara Hotman Paris Hutapea dalam keterangannya melalui akun Instagram @hotmanparisofficial dan telah dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (5/8).

Menurut dia, hingga saat ini belum ada pasal yang cocok untuk diterapkan dalam menjerat Heriyanty. Misalnya, Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE terkait penyebaran informasi yang menimbulkan pertentangan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal itu tak tepat karena permasalahan sumbangan tak berkaitan dan menimbulkan pertentangan SARA. Dia menganggap, peristiwa dana hibah itu kini menjadi candaan bagi masyarakat Indonesia.

Pasal lain di KUHP, kata dia, juga sulit diterapkan karena delik-delik yang diperlukan tak terpenuhi. Misalnya, Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pasal ini sering digunakan bagi kasus-kasus penipuan yang memiliki korban dirugikan.

"Dalam kasus 2 triliun siapa yang korban. Kan penipuan itu apabila seseorang menyerahkan harta bendanya atau uangnya kepada seseorang karena janji-janji atau informasi yang salah. Itulah namanya penipuan," kata pengacara tersebut.

Senada hal itu, Direktur Eksekutif Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar juga menilai bahwa sulit menjerat hukum Heriyanty dalam perkara tersebut.

Dalam video yang diunggahnya pada 3 Agustus, Hari mengatakan bahwa aparat akan terlalu dini jika berkeras menjerat Heriyanty sebagai tersangka. Dia mempertanyakan letak kesalahan Heriyanty yang dapat berimplikasi pelanggaran hukum.

"Karena kesalahannya itu di mana, kalau dibilang penipuan saya pikir penipuannya belum terpenuhi," kata Haris dalam video sebagaimana dikonfirmasi CNNIndonesia.com.



TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Perhatian!, Masyarakat yang Hendak Bepergian Saat Libur Nataru Wajib Bawa SKM https://t.co/2n1vzqsvMx
Tak Perlu Risau Bunda, Inilah Makanan yang Dapat Meningkatkan Produksi ASI https://t.co/9HuRIfJXdx
Ditengah Kebahagiaan Menyambut Kelahiran Buah Hati, Nagita Alami Engap Usai Persalinan https://t.co/GX7WCwWBkf
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter