FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Kejari Subang Geledah 2 Dinas dan DPRD dalam Kasus Bansos Rp2.9 Miliar

TINJAU SUBANG- Tim satuan khusus pemberantas korupsi Kejari Subang melakukan penggeledehan di tiga instansi pemerintahan pada Selasa (28/4/2015). Penggeledehan itu terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial senilai Rp2.9 juta pada 2014 lalu. Ketiga intansi yang digeledah tim Satuan Khusus itu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Jl. A Nata Sukarya No. 28 Subang dan Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Gedung DPRD.

Penggeledehan melibatkan belasan petugas dari Kejari dan anggota kepolisian setempat. Sekitar pukul 09.00 WIB, Timsus yang dipimpin langsung Kasi Pidsus Anang Suhartono dan Kasie Intel Chiko Hutapea langsung bergerak ke Kantor DKP.

Mereka langsung memeriksa sejumlah arsip dan dokumen di beberapa ruangan DKP. Koordinator penerima bansos para nelayan Oman tampak gugup saat ruang kerjanya dikepung penyidik. Sejumlah komputer dan laptop diunduh datanya. Menurut Oman, semua data bansos buat kelompok nelayan berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Subang )DPPKAD).

Kepada Anang, Oman mengatakan bahwa terkait dengan dugaan kasus korupsi dana bansos para nelayan telah mendatangi kantor Kejaksaan beberapa waktu lalu. "Tapi, nggak diterima," ujar Oman.

Oman mengaku berinisiatif datang ke kantor kejaksaan untuk mengklarifikasi sekaligus menjelaskan duduk persoalannya. "Ini sekaligus menepis anggapan bahwa kami tidak kooperatif." katanya.

Sekitar pukul 10.00 WIB, tim yang semula konsentrasi di DKP dipecah menjadi dua bagian. Selain melakukan pemeriksaan arsip di DKP, sebagian tim yang didmapingi dari Kejati dan Kejagung itu meluncur ke kantor DPPKAD di area Pemkab Subang.

Tim yang menggunakan rompi hitam dengan list merah bertuliskan Tim Khusus Pemberantasan Korupsi itu satu persatu memeriksa arsip yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Di DPPKAD, timsus ini sempat memeriksa Gudang Arsip tahun lalu.

Usai dari dua Dinas tersebut, Tim Satuan Khusus itu kemudian bergerak ke Gedung DPRD Subang. "Setelah ke DKP, DPPKAD kami melakukan penggeledahan ke Sekretariat DPRD Subang karena ada dokumen DPPKAD yang ada di Sekwan," ujar Kasi Pidsus Kejari Subang, Anang Suhartanto, Selasa (28/4/2014).

Anang memaparkan, penggeledahan di tiga intansi itu terkait penyaluran dana hibah Pemkab Subang di APBD 2014 senilai Rp2.9 miliar untuk 107 kelompok usaha bersama (Kube) di bawah DKP. Dalam pengunaanya, diduga ada pemotongan dan fiktif.

"Tapi dari penyaluran itu ada potongan sebesar Rp3 - Rp10 juta. Yang melakukan pemotongannya belum bisa kami sebutkan," ujar Anang.

Kasus ini ditangani Kejari Subang. Saat ini kasusnya dalam tingkat penyidikkan. Namun, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka karena masih perlu ada pembuktian unsur kerugian negara dalam kasus itu. Dari penggeledahan, pihaknya akan memeriksa sejumlah dokumen. "Setelah penggeledahan itu mudah-mudahan sudah ada perkembangan terbaru," ujarnya. [annas nashrullah l @JejakAnnas]

foto: suasana saat penggeledehan di tiga instansi pemerintahan

 

Berita Selengkapnya Klik di Sini

Berita lain terkait klik di sini


TRENDING TOPIC

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Cegah Penyebaran Covid-19, Prajurit Kodim Majalengka Rutin Edukasi Masyarakat https://t.co/g8EIIxZuSp
Dua Bocah Terbawa Arus Sungai Muara Ciasem Blanakan, Subang. Satu Orang Berhasil Diselamatkan https://t.co/EvldmgmQQT
Puncak Peringatan HUT Ke-75 RI di Indramayu Dilaksanakan Secara Virtual https://t.co/ms34mLSQQ8
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter