FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Sebanyak 38 Daerah Bakal Bangun Mal Pelayanan Publik, Satu Diantaranya Kabupaten Subang

Indeks Artikel

SUBANG, TINTAHIJAU.COM - Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (2/3/2021).

Penandatanganan komitmen ini disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah. Dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Hal administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat.

“Melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional," kata Tjahjo di Jakarta.

Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Tjahjo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Komitmen para pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

"Pada hari ini kami membangun komitmen bapak ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.

Tjahjo meminta instansi pemerintah untuk melakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi. Pola kerja pelayanan pemerintah harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Pembangunan MPP di Indonesia mengadaptasi Public Service Hall di Georgia maupun ASAN Xidmat di Azerbaijan. Menkumham Yasonna mengaku pernah mengunjungi kedua negara tersebut, dan melihat manfaat yang besar untuk masyarakat di sana.

Ia mendukung pembangunan MPP karena pelayanan publik mendapat perhatian yang cukup besar dari Presiden. "MPP menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik dalam masyarakat," pungkasnya.


Berikut daftar 38 daerah yang berkomitmen membangun MPP di wilayahnya:

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Helikopter NASA Akhirnya Sukses Melenggang di Planet Mars https://t.co/l36ZXriQeI
Asia Bakal Jadi Tempat Pengungsian Warga Dunia, Mengapa? https://t.co/UdMzGb5jjm
Empat Tahun Melangkah, AMSI Komitmen Wujudkan Ekosistem Digital yang Sehat https://t.co/vhuuY6IbU6
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter