PWI Majalengka Minta PP Terkait UU Pers Segera Turun

TINJAU MAJALENGKA- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Majalengka meminta kepada pemerintah pusat agar segera diterbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait UU Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers segera turun. Karena sudah 17 tahun lamanya sejak UU itu disahkan hingga saat ini belum juga ada.

Hal itu terungkap saat PWI Perwakilan Majalengka diundang mengikuti reses Anggota DPR RI Maruarar Sirait di Rest Area 164 Tol Cipali yang masuk wilayah Kabupaten Majalengka, Rabu (11/5/2016). Pada reses itu dihadiri juga berbagai organisasi kepemudaan dan ormas yang ada di Kabupaten Majalengka seperti Karang Taruna Majalengka, Pengurus Taruna Merah Putih, dan komunitas lainnya.

"PP itu kan mengatur lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu UU. Landasan formal konstitusionalnya Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Di samping Pasal 3 ayat (5) TAP MPR No III/MPR/2000. Tapi dalam UU Pers sampai belasan tahun lamanya belum ada,"kata wartawan Radar Cirebon yang juga pengurus PWI Bidang Organisasi M.Azis Muhtarom dalam reses tersebut.

Ketua PWI terpilih Jejep Falahul Alam mengatakan saat ini tidak bisa dipungkiri peranan pers sangatlah penting. Dalam demokrasi modern, komunikasi antar masyarakat pemerintah maupun instansi terkait lainnya tidak bisa dipisahkan dari unsur pers. Namun di tengah perkembangan pers saat ini banyak persoalan yang muncul di masyarakat hingga meresahkan masyarakat, terutama dengan hadirnya wartawan bodrek atau wartawan muntaber (mundar-mandir tanpa berita). Namun persoalan itu mulai perlahan-lahan diatasi oleh Dewan Pers dengan diwajibkan setiap wartawan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

"Persayaratan untuk mengikuti UKW di antaranya medianya harus berbentuk perusahan terbatas (PT), wartawannya harus lulusan S1, dll. Setelah itu akan diuji oleh lembaga yang telah mendapatkan izin dari dewan pers,"ucapnya. 

Disamping itu, persoalan yang muncul adalah minimnya pengetahuan masyarakat dalam memberikan informasi kepada wartawan yang melakukan peliputan."Masalah lainnya, situasi media massa di Indonesia saat ini telah banyak terkontaminasi oleh situasi politik dan kepentingan pemilik media. Sehingga ketika pemilik perusahaan memiliki kepentingan maka mau tidak mau wartawan yang bertugas didalamnya harus melaksanakannya," ujarnya.

Mendengar semua itu, Anggota DPR RI Maruarar Sirait terlihat kaget melihat persoalan yang terjadi saat ini di kalangan wartawan. Dirinya mengaku heran mengapa wartawan masih mau bekerja jika mendapatkan upah dibawah UMR. Namun demikian dirinya berharap wartawan bisa hidup mandiri agar tingkat kesejehteraannya tercapai.

"Kalau berbicara kesejehteraan tentunya wartawan itu harus berdaya secara ekonomi. Maka salah satu langkahnya organisasi wartawan harus memiliki modal usaha untuk menghidupi organisasi maupun membantu wartawannya," ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya berencana akan memberikan modal usaha bagi wartawan agar tidak berpangku tangan pada orang lain dan mampu menjalankan organisasi sesuai dengan harapan dan keinginan semua pihak."Silakan mau membuat usaha apa, nanti kita bantu. Asalkan ini untuk kepentingan organisasi wartawan bukan pribadinya. Cari orang yang mampu mengelolanya dan jujur serta profesional dalam mengemban tugasnya,"ungkapnya.  

Berkaitan dengan PP yang diusulkan pihaknya akan mempertanyakan dan memperjuangkan agar PP yang diminta segera keluar."Saya akan sampaikan masalah ini dan diharapkan PP terkait UU Pers segera terbit," kata anggota DPR RI asal Dapil Majalengka-Sumedang-Subang ini. [CR-M]

 



Follow twitter @tintahijaucom | FB: Berita Tintahijau


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Apakah Berhubungan Intim Bisa Tingkatkan Imunitas Tubuh? Ini Jawabannya https://t.co/OL9M7Yl6Dc
Catat! Ini Tiga Penyakit yang Sering Muncul Setelah Lebaran https://t.co/IqLghAkHo6
Viral! Polisi di Karawang Tolong Ibu Melahirkan di Pinggir Jalan dan Belikan Seperangkat Bayi https://t.co/H6WB2xY2jU
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter