TINTAHIJAU.com | Dari Subang untuk Dunia

Jumat, 22 Agustus 2014
Follow us on:
Previous Selanjutnya
Soal Rumah Nyaris Ambruk, ini Penjelasan Dinas Tarkimsih Subang Soal Rumah Nyaris Ambruk, ini Penjelasan Dinas Tarkimsih Subang TINJAU SUBANG- Kondisi rumah pasangan suami istri (Pasutri) ...
Pembebasan Jalan Tol Cipali di Subang Belum Tuntas Pembebasan Jalan Tol Cipali di Subang Belum Tuntas TINJAU CIBOGO- Pembebasan lahan yang digunakan untuk proyek ...
Sempat Memanas, Warga dan Pengusaha Galian C Akhirnya Sepakat Sempat Memanas, Warga dan Pengusaha Galian C Akhirnya Sepakat TINJAU DAWUAN- Kisruh soal usaha galian C di Desa Cisampih, ...
TKW Dianiaya, Disnakertrans Subang Akan Tempuh Jalur Hukum TKW Dianiaya, Disnakertrans Subang Akan Tempuh Jalur Hukum TINJAU SUBANG- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker...
Polisi Gelar Reka Ulang Pembunuhan Sadis di Blanakan Polisi Gelar Reka Ulang Pembunuhan Sadis di Blanakan TINJAU SUBANG- Jajaran Kepolisian Reosrt Subang menggelar re...
Ratusan Kader Segel Kantor DPD Golkar Purwakarta Ratusan Kader Segel Kantor DPD Golkar Purwakarta TINJAA PURWAKARTA- Ratusan kader menduduki dan menyegel Kant...

Disdik Subang: Pelaksanaan UN Harus Diregulasi

TINJAU SUBANG- Pro-kontra pelaksanaan Ujian Nasional (UN) menyeruak. Masing-masing pendapat mempertahankan argumentasinya. Publikpun dibuat bingung dengan opini yang muncul dan semakin liar.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Subang Kusdinar punya pendapat lain soal perdebatan tersebut. Secara tegas ia menyatakan dirinya tidak berpihak kepada kelompok yang pro dan kontra terhadap penghapusan UN. Sebaliknya, ia menyarankan pemerintah Pusat melakukan regulasi pelaksanaan UN tersebut.

"Kedepan pelaksanaan UN harus diregulasi. Artinya Untuk menetukan hasil pembelajar bukan ditentukan oleh pemerintah tpi guru. Jd lulus atau tidak lulus tidak hanya hasil UN saja. Sederhananya, UN tetap jalann tapi ada faktor lain yang harus diikut sertakan dalam penentuan kelulusan," kata Kusdinar kepada TINTAHIJAU.com.


Ia menegaskan, kalau konsep UN seperti yang sudah dilakukan itu diteruskan, maka harapan UN menjadi standar kecerdasan siswa tidak tercapai. Tetapi harus ada regulasi. UN tetap dilaksanakan tapi dalam menentukan kelulusan dikembalikan ke sekolah. Tentu saja, jelas Kusdinar, dengan dilakukan penyeragaman kriteria dari pemerintah.

Lebih jauh, Kusdinar memaparkan, dirinya enggan terjebak dengan pro-kontra pelaksanaan UN. Hanya saja ia mengatakan, pelaksanaan UN sudah menjadi kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam sebuah aturan sebagai parameter keberhasilan pendidikan.

Tujuan UN, kata Kusdinar, bukan saja sebagai persyaratan untuk masuk jenjang pendidikan berikutnya, tapi untuk menjadi evaluasi masing-masing sekolah dari hasil UN. Ia memisalkan, jika siswa A hasilnya buruk, maka harus ada evaluasi, baik pada sistem pengajaran, atau SDM dan minimnya jumlah pengajar.

Hanya saja efeknya, karena kelulusan itu ditentukan oleh peerintah tanpa melibatkan sekolah, maka masalah UN, tidak saja menimbulkan ketakutan di diri siswa atau orang tua, tapi berdampak kepada guru dan sekolah. Alhasil, segala upaya dilakukan untuk membantu kelulusan siswa, termasuk, ada rumornya beredarnya lembar jawaban.

"Ini efek dari kebijakan pemerintah yang menetukan kelulusan. Sehingga ada kehkawatiran guru, tidak lulus anaknya, sehingga mereka melakukan hal-hal, bahkan dengan cara yang "haram" sekalipun" paparnya. [annas nashrullah | @jejakAnnas]