TINTAHIJAU.com | Dari Subang untuk Dunia

Jumat, 25 Juli 2014
Follow us on:
Previous Selanjutnya
Macet, Waktu Tempuh Jakarta - Subang Hingga 8 Jam Macet, Waktu Tempuh Jakarta - Subang Hingga 8 Jam TINJAU SUBANG- Kemacetan arus mudik lebaran sepertinya sudah...
Pemkab Majalengka Tidak Melarang Mobdin Untuk Mudik Pemkab Majalengka Tidak Melarang Mobdin Untuk Mudik TINJAU MAJALENGKA- Pemerintah Majalengka tak melarang mobil ...
Fakta Mengejutkan Terungkap saat Reka Ulang Pembunuhan Sadis Pelajar Fakta Mengejutkan Terungkap saat Reka Ulang Pembunuhan Sadis Pelajar TINJAU SUBANG- Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Subang...
Gelar Bukber, Formassi Subang Bahas Politik Mutakhir Gelar Bukber, Formassi Subang Bahas Politik Mutakhir TINJAU SUBANG- Forum Mahasiswa dan Sarjana Subang Seluruh In...
Lanud Suryadarma Kalijati Salurkan Zakat Fitrah 4,6 ton Beras Lanud Suryadarma Kalijati Salurkan Zakat Fitrah 4,6 ton Beras TINJAU KALIJATI- Lanud Suryadarma Kalijati Subang menyalurka...
Waspadai Sejumlah Titik Rawan Kecelakaan di Subang Waspadai Sejumlah Titik Rawan Kecelakaan di Subang TINJAU SUBANG- Para pengemudi kendaraan diimbau berhati-hati...

Disdik Subang: Pelaksanaan UN Harus Diregulasi

TINJAU SUBANG- Pro-kontra pelaksanaan Ujian Nasional (UN) menyeruak. Masing-masing pendapat mempertahankan argumentasinya. Publikpun dibuat bingung dengan opini yang muncul dan semakin liar.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Subang Kusdinar punya pendapat lain soal perdebatan tersebut. Secara tegas ia menyatakan dirinya tidak berpihak kepada kelompok yang pro dan kontra terhadap penghapusan UN. Sebaliknya, ia menyarankan pemerintah Pusat melakukan regulasi pelaksanaan UN tersebut.

"Kedepan pelaksanaan UN harus diregulasi. Artinya Untuk menetukan hasil pembelajar bukan ditentukan oleh pemerintah tpi guru. Jd lulus atau tidak lulus tidak hanya hasil UN saja. Sederhananya, UN tetap jalann tapi ada faktor lain yang harus diikut sertakan dalam penentuan kelulusan," kata Kusdinar kepada TINTAHIJAU.com.


Ia menegaskan, kalau konsep UN seperti yang sudah dilakukan itu diteruskan, maka harapan UN menjadi standar kecerdasan siswa tidak tercapai. Tetapi harus ada regulasi. UN tetap dilaksanakan tapi dalam menentukan kelulusan dikembalikan ke sekolah. Tentu saja, jelas Kusdinar, dengan dilakukan penyeragaman kriteria dari pemerintah.

Lebih jauh, Kusdinar memaparkan, dirinya enggan terjebak dengan pro-kontra pelaksanaan UN. Hanya saja ia mengatakan, pelaksanaan UN sudah menjadi kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam sebuah aturan sebagai parameter keberhasilan pendidikan.

Tujuan UN, kata Kusdinar, bukan saja sebagai persyaratan untuk masuk jenjang pendidikan berikutnya, tapi untuk menjadi evaluasi masing-masing sekolah dari hasil UN. Ia memisalkan, jika siswa A hasilnya buruk, maka harus ada evaluasi, baik pada sistem pengajaran, atau SDM dan minimnya jumlah pengajar.

Hanya saja efeknya, karena kelulusan itu ditentukan oleh peerintah tanpa melibatkan sekolah, maka masalah UN, tidak saja menimbulkan ketakutan di diri siswa atau orang tua, tapi berdampak kepada guru dan sekolah. Alhasil, segala upaya dilakukan untuk membantu kelulusan siswa, termasuk, ada rumornya beredarnya lembar jawaban.

"Ini efek dari kebijakan pemerintah yang menetukan kelulusan. Sehingga ada kehkawatiran guru, tidak lulus anaknya, sehingga mereka melakukan hal-hal, bahkan dengan cara yang "haram" sekalipun" paparnya. [annas nashrullah | @jejakAnnas]