FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Disdikbud Subang: Melarang Murid Beli Buku adalah Pembodohan

SUBANG, TINTAHIJAU.com - Jual beli Buku LKS kembali menjadi sorotan publik. Namun pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dsidikbud) Subang menyatakan pihaknya sudah sejak lama melarang praktek tersebut.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kusdinar mengatakan, sejak dirinya menjabat Kepala Dinas Pendidikan definitif atau sekitar 2013-2014 pihaknya sudah melarang keras Sekolah menjual paksa buku ke siswa. "Larangan itu masih berlaku sampai sekarang, klarena belum dicabut," kata Kusdinar kepada TINTAHIJAU.com

Jika di lapangan masih ada praktek penjualan buku, jelas Kusdinar, pihaknya akan menindak jika transaksi penjualan buku dilakukan secara paksa. "Kita harus bijak menyikapinya, jika jualnya dedet ya tidak boleh. Tapi kalau ada koperasi dan lainnya, ya tidak ada masalah," jelasnya

Kusdinar menegaskan, yang harus diselamatkan adalah bukan pada permasalahan jual beli bukunya. Tapi substansi dari siswa mendapat pelajaran. Di satu sisi Guru, bisa jadi tidak menguasai secara detail pada magteri yang diajarkan dan siswa butuh referensi belajar, maka buku pendukung atau epdoman itu diperlukan oleh siswa.

"Saya tidak mungkin melarang orang tua siswa melarang membeli buku, itu pembodohan. Kalau tidak mau beli di sekolah, silahkan bisa beli di tempat lain. Kita sikapi ini dengan arif dan bijaksana. Jadi gini ya, yang penting itu jangan sampai proses belajar anak terganggu. Buku itu diantaranya untuk memperkuat literasi anak," jelasnya

Sebelumnya, Wakil Ketua DPC PDIP Subang Endang Supriadi menyesalkan maraknya praktek jual beli buku di sekolah. Dia mengatakan, masalah itu sudah tertuang dalam Permendikbud nomor 75/2016 dan mencederai semangat pendidikan murah dan milik semua kalangan, yang digemborkan pemerintah.

"Di satu pemerintah menggencarkan pendidikan yang ramah, murah dan milik semua orang, tapi nyatanya masih ada praktek pungutan liar dan penjualan LKS di sekolah-sekolah negeri. Saya kira ini sudah mencederai semangat pemerintah," kata salah seorang Wali Murid Endang Supriadi

Praktek semacam itu melenceng dari semangat Permendikbud nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah. Dalam Permen itu, tegas Endang, sekolah tidak boleh melakukan pungutan yang sifatnya mengikat termasuk di dalamnya penjualan LKS

"Sementara buku sudah program dari penyelnggaran pendidikan, termasuk di dalamnya buku, bos dan lain-lain. Kalau ada penjualan buku LKS artinya bertentangan dengan Permendikbud," tegas Endang






FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
Twitter: TINTAHIJAUcom


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Inilah 10 Kolam Renang untuk Rekreasi di Bandung https://t.co/4D3QrLbasc
Dinilai Piawai dan Apik, Sri Mulyani dan Luhut Jadi Menteri Jokowi Lagi https://t.co/Jf3kKpmbA4
Ini Dia Tempat Wisata Kekinian di Daerah Bandung https://t.co/YbRZvJ5h6g
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page