FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Pinjaman Daerah, Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Subang

SUBANG, TINTAHIJAU.com - Rencana Pinjaman Daerah yang akan dilakukan Pemkab Subang menjadi topik hangat diperbincangkan, terutama di media social.

Kebijakan Pemerintah yang disampaikan dalam forum Paripurna Rabu Tanggal 21 Agustus 2019, itu menuai pro kontra publik. Dalam Nota Pengantar yang disampaikan oleh Bupati Subang H. Ruhimat pada Sidang Paripurna DPRD Subang itu, Bupati mengatakan pinjaman daerah yang diajukan adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Subang.


BERITA TERKAIT:
Subang Pinjam Dana untuk Bangun Jalan, Politisi PDIP: Ngutang Kok Gembira
Demi Jalan Mulus, DPRD Subang Setujui Pemkab Pinjam Rp220 Miliar
Tuntaskan Jalan Rusak, Pemkab Subang Anggarkan Rp470 Miliar di 2020

Beberapa diantaranya untuk pengadaan tanah lingkar Subang, pelebaran jalan sekitar Patimban, pembangunan ruas jalan Purwadadi-Pabuaran dan pengadaan lahan di Subang Kota.

Pada saat Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Lembah Sari Mas, Kamis (22/8/2019) di depan para Kepala Perangkat Daerah dan Para Camat, Bupati kembali menegaskan tujuan dari pembangunan dibeberapa titik-titik strategis tersebut yaitu berkembang pesatnya perekonomian di Kabupaten Subang yang muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Urgensi pinjaman daerah adalah untuk menarik Anggaran pusat dan provinsi karena sebetulnya pusat dan provinsi siap membiayai beberapa usulan pembangunan jalan yang strategis, misalnya untuk lingkar luar, akan tetapi terkendala dengan ketersediaan lahan karena belum dibebaskan," papar Bupati


VIDEO PILIHAN:
Bupati Subang Blak-Blakan Soal Mahar Rotasi Mutasi
Ceramah Berani Mamah Dedeh di Depan Pejabat Subang
Jalan Mulus, Warga Pantura SUbang Potong Tumpeng di Tengah Jalan


Dari pengalaman pada masa lalu, jelas BUpati, terdapat beberapa lokasi pembangunan jalan yang tidak bisa direalisasikan karena permasalahan serupa. "Dua hal ini juga melatar belakangi Kebijakan Pinjaman Daerah yang diusulkan ke DPRD Kabupaten Subang untuk mendapat persetujuan," jelasnya.

Menanggapi potensi beban yang ditimbulkan dari pinjaman, Bupati menjelaskan skema pengembalian pinjaman daerah akan diselesaikan dalam tempo 4 (empat) sampai 5 (lima) Tahun kedepan.

"Momentum pembangunan Pelabuhan Patimban diharapkan menjadi katalisator peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang. Dan lebih penting lagi bila pendapatan asli daerah belum juga bergerak sesuai dengan harapan maka  pagu belanja alokasi infrastruktur yang sudah kami programkan akan kita dahulukan untuk digunakan pembayaran pinjaman daerah tersebut secara  bertahap," paparnya.

Kepala BKAD Kabupaten Subang H. Syawal menambahkan mekanisme Pinjaman Daerah  sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Merujuk pada peraturan pemerintah tersebut proses realisasi pinjaman daerah cukuplah Panjang, karena selain harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Subang juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

"Terlepas dari pro dan kontra yang ada, tentunya kita berharap kebijakan Pinjaman Daerah tersebut harus-benar didasarkan kepada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mengawasi seluruh program Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menjadi aspek penting yang tidak bisa dipisahkan," terangnya.

 

 

FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Asyik, Korea Gratiskan Visa untuk Wisatawan Indonesia https://t.co/IisjeruJm3
Inilah 10 Kolam Renang untuk Rekreasi di Bandung https://t.co/4D3QrLbasc
Dinilai Piawai dan Apik, Sri Mulyani dan Luhut Jadi Menteri Jokowi Lagi https://t.co/Jf3kKpmbA4
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page