FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Kupas Tuntas Rencana Pemkab Subang Pinjam Rp400 Miliar

SUBANG, TINTAHIJAU.com - Di hari terakhir jabatan DPRD periode 2014-2019 menetapkan Perda Pinjaman Daerah dengan nominal Rp400 miliar.

Meskipun sempat diwarnai interupsi dan walkout enam anggota DPRD dari Golkar dan PDIP, Raperda Pinjaman Daerah itu akhirnya disahkan menjadi Perda.

Dengan disahkannya Perda itu, DPRD 'mengizinkan' Pemkab meminjam dana sebesar Rp400 miliar guna percepatan pembangunan infrastruktur di tiga titik.

Prokontra muncul di publik setela Raperda itu disahkan. Penolakan sejumlah elemen, baik lewat aksi massa maupun social media dialamatkan ke Pemerintahan. Ketua GIBAS Iwan Irawan Prayoga menyatakan sikapnya untuk menolak pinjaman daerah itu.

BERITA TERKAIT:

Pinjaman Daerah, Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Subang

Hujan Interupsi Warnai Paripurna Penetapan APBD Pinjaman Daerah

Tegas! Gibas Subang Tolak Rencana Pemkab Ngutang Rp400 Miliar

Dalam aksi pekan ini, Iwan menegaskan, pinjaman daerah itu hanya akan membebani rakyat lewat pungutan pajak. Bahkan dia menyebutkan, kebijakan itu menjadi sejarah baru sepanjang Kabupaten Subang berdiri.

Permintaan DPRD mencabut Perda itu, ditolak DPRD. Anggota Fraksi Gerinda Masroni yang menyambut massa GIBAS menegaskan, pengesahan Perda itu menjadi pintu masuk. Sementara kajian masih akan terus dilakukan. Tidak hanya di tingkat Kabupaten, tapi Jabar dan pemerintah Pusat.

"Bisa saja ini ditolak, jika hasil kajian Kemenkeu menyatakan, Subang belum saatnya atau dianggap belum memadai untuk meminjam. Jadi Perda ini bisa saja nanti ditolak, penegsahan kemarin itu bukan serta merta direalisasikan. Jalannya masih panjang," kata Masroni.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Subang Sawal menerangkan masalah rencana peminjaman dana sebesar Rp400 miliar itu. Sawal menjelaskan, upaya meminjam itu menjadi urgen seiring dengan hadirnya sejumlah megaproyek  seperti Pelabuhan Patimban dan Pembangunan Daerah yang kian massif.

"Ini kan sudah menjadi kebutuhan ya, seiring banyaknya pembangunan di Subang. Dana itu kan rencananya untuk membuat lingkar luar jalan tol, termasuk yang di Jalancagak, di wilayah Patimban dan Purwadadi-Pabuaran," jelas Sawal.

Kebutuhan itu, jika mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), butuh waktu lama untuk merealisasikannya. Sementara perkembangan dan pembangunan berjalan secara cepat.

BERITA LAINNYA:

Subang Pinjam Dana untuk Bangun Jalan, Politisi PDIP: Ngutang Kok Gembira

Demi Jalan Mulus, DPRD Subang Setujui Pemkab Pinjam Rp220 Miliar

"Saya harus katakan, dari 2018 ini Pemkab sudah melakukan efesiensi atau penghematan dengan mengurangi anggaran untuk kegiatan yang tidak urgent. Dari pengehmatan itu, digeser untuk pembangunan infrastuktur jalan," terangnya

Jika realisasi pinjaman itu sudah berjalan, salah satu sumber untuk membayar pinjaman daerah itu bisa diambil dari anggaran efesiensi itu yang jumlahnya bisa mencapai Rp100 miliar.

Di bagian lain, Pemerintah Pusat atau Provinsi akan mendorong pembukaan jalan baru yang dirancang Pemkab, namun Pemkab harus memastikan lahan yang akan dibangun.

"Jadi sederhananya begini, Provinsi dan Pusat ini siap membantu. Tapi medianya kita tidak punya. Logikanya harus kita siapkan medianya itu. Mereka mau membantu kita soal jalan, sehingga kita harus siapkan lahannya dulu. Nah pinjaman itu untuk membeli lahan, dan ini akan menambah aset kita," tegasnya


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Inilah 10 Kolam Renang untuk Rekreasi di Bandung https://t.co/4D3QrLbasc
Dinilai Piawai dan Apik, Sri Mulyani dan Luhut Jadi Menteri Jokowi Lagi https://t.co/Jf3kKpmbA4
Ini Dia Tempat Wisata Kekinian di Daerah Bandung https://t.co/YbRZvJ5h6g
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page