FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

     

     

     

Kisruh Keuangan Daerah, DPRD Subang Gunakan Hak Interplasi

SUBANG, TINTAHIJAU.com - DPRD Subang memanfaatkan hak angket untuk memanggil Bupati Subang terkait keuangan daerah. Hak interplasi ini digunakan Legislator untuk menanyakan Eksekutif terkait keuangan daerah. Ini muncul setelah Pemkab gagal membayar hak perusahaan terkait pengerjaan proyek pada 2019.

Penggunaan hak interplasi ini disampaikan DPRD pada paripurna DPRD Rabu (8/1/2020) kemarin. Dikutip dari Pasundan Ekspres, Ketua DPRD Subang, Narca Sukanda mengatakan, Pemda tidak transparan soal keuangan daerah.

DPRD baru mengetahui ada persoalan penundaan pembayaran dari pengusaha, tidak dari Pemda langsung. Jika ada persoalan masalah keuangan, kata Narca, seharusnya dari dulu memberitahukan ke DPRD, sehingga bisa dicarikan solusinya dan tidak berujung persoalan serius seperti saat ini.

BACA JUGA: Masuk 2020, Pemkab Subang Belum Tunaikan Pembayaran Proyek 2019

"Ini persoalan serius. Yang namanya pemerintah daerah melaksanakan kegiatan itu sudah ada anggaran belanja dan pendapatannya. Berarti kalau begitu uangnya sudah ada, kenapa sampai penundaan bayar," kata Narca

Dia mengatakan, jika Pemda ada komunikasi dengan DPRD mengenai persoalan ini sejak lama maka bisa dianggarkan untuk pembayaran hutang ke pihak ketiga dalam APBD 2020. Saat ini APBD 2020 sudah disahkan, tidak muncul anggaran untuk membayar hutang tahun 2019. "Tentang penundaan pembayaran itu tidak dimasukan di APBD 2020. Harusnya dimasukan. Kita ada hutang nih pemda kepada pengusaha," katanya.

Wakil Ketua DPRD Elita Budiarti turut berkomentar. Dia mengatakan, seharusnya Pemda sudah bisa memprediksi akan terjadi penundaan bayar di tahun 2019. Politisi Golkar Subang ini juga heran Pemda tidak ada komunikasi langsung dengan DPRD mengenai penundaan pembayaran.

Dia mengatakan, apa yang menjadi hutang Pemda kepada pihak ketiga harus dibayarkan. Saat ini tengah dicarikan solusinya agar pihak ketiga tidak dirugikan dan Pemda tidak melanggar hukum ketika membayar hutang tersebut.

"DPRD pastikan akan mencari solusinya agar hutang bisa dibayarkan ke pihak ketiga. Tapi tetap tidak melanggar hukum. Saat ini belum menemukan mekanisme yang tepat," ujarnya.

Kendati demikian, solusi yang ditempuh anggota DPRD ini tidak akan menghalangi penggunaan hak interplasi.  "Solusi tetap jalan interpelasi tidak menghalangi mencari solusi tercepat dan terbaik agar tidak merugikan masyarakat. Solusi itu pengobatan, kalau interpelasi itu pencegahan ke depan," ujarnya.

Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi buka suara soal penundaan pembayaran ke pihak ketiga. Dia membenarkan hal tersebut, karena pemerintah pusat tidak menstransfer ke kas daerah pada triwulan ke-IV, sehingga menyebabkan penundaan pembayaran.

Informasi penundaan transfer dari pusat itu pada tanggal 3 Desember 2019 melalui Permenkeu No 180. Uang yang harus dibayarkan oleh Pemda kepada pihak ketiga yang saat ini pembayarannya ditunda sebesar Rp43 miliar.

"Dari pemerintah pusat menunda pembayaran senilai Rp54 miliar. Kalau itu cair, ya selesai. Tidak akan terjadi menunda membayar ke pihak ketiga," ujarnya.

Dia mengatakan, anggaran Rp54 miliar yang seharusnya ditransfer di triwulan ke-IV tahun 2019 akan dijadikan potensi pendapatan di tahun 2020. Meskipun potensi itu tidak masuk di APBD 2020, karena sudah disahkan.

"Mereka (pemerintah pusat) akan membayar, karena itu penundaan pembayaran. Akan dibayarkan di tahun 2020," ujarnya.


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom


TRENDING TOPIC

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Pasien Covid-19 di Karawang Tambah 5 Orang https://t.co/AewFy3IRTb
Sudah 90 Persen, Pelabuhan Patimban Soft Launching Bulan November https://t.co/egV20TRUE8
Waspadai Ancaman Kekerasan, Pemkab Majalengka Godok Perda Perlindungan Anak https://t.co/VD62tYUI4i
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter