FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Majalengka Tak Ajukan PSBB, Fokus di Pencegahan Penyebaran Corona

MAJALENGKA, TINTAHIJAU.com - Sejumlah daerah di tanah air telah direstui oleh Menteri Kesehatan RI untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pemberlakuan itu tidak terjadi di daerah termasuk di Kabupaten Majalengka karena tidak memenuhui kriteria yang telah ditentukan. Menurut penjelasan Juru Bicara (Jubir) Penanggulangan Covid-19 Majalengka H Alimudin, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhui jika suatu daerah ditetapkan PSBB.

"Lebih teknisnya penerapan PSBB itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo,"kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ini, Rabu (15/4/2020) ketika diminta tanggapanya melalui ponselnya.

Menurut dia, PP Nomor 21 tahun 2020 itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, ditandatangani Menteri Kesehatan RI Terawan Agus.

"Jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit Covid-19 meningkat dan menyebar secara signifikan ke beberapa wilayah. Itu salah satu kriterianya,"kata Ali nama panggilannya.

Selain itu, kata dia, ada kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Kemudian, kata dia, jika PSBB itu dilaksanakan ada beberapa hal yang harus dibatasi, yakni peliburan tempat sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan pada fasilitas umum.

"Tapi peliburan dan pembatasan itu dikecualikan untuk pelayanan tertentu, seperti pelayanan kebutuhan bahan pangan, pelayanan kesehatan dan keuangan,"jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, pembatasan juga dikecualikan untuk pelayanan kesehatan, pasar, toko, supermarket, dan fasilitas kesehatan. "Nah, kenapa Majalengka tidak masuk PSBB, karena tadi. Jumlah kasus maupun angka kematian masih minim. Termasuk penyebarannya tidak signifikan ke beberapa wilayah dan tidak ada kejadian epidemiologis dengan wilayah lain," bebernya.

Ali menambahkan, dalam penerapan PSBB itu harus betul-betul matang dalam penerapannya, mengingat konsekwensinya luar biasa dan tidak mudah dalam penerapannya.

"Yang paling penting bagaimana kita semua bersatu padu mencegah, jangan sampai terjadi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Majalengma yang kita cintai ini,"ungkapnya.

Seperti diketahui, Menkes RI sudah menetapkan DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat untuk menerapkan PSBB. Dan tidak semua daerah diperbolehkan menerapkan kebijakan itu tanpa seizin pemerintah pusat dalam hal ini Menkes RI.

FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

TRENDING TOPIC

TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Makanan Ini Dipercaya Bisa Tingkatkan Kejantanan Pria https://t.co/m4TgNIbjtV
Anggota DPRD Muda dari PAN Kritik Tajam Postur Belanja RAPBD Perubahan Pemkab Subang https://t.co/ZR7lYVdcah
Pemkab Purwakarta Pastikan Pemenuhan Kebutuhan Pangan di Tengah Pandemi https://t.co/nFdtS6ka49
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter