FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

DPRD Majalengka Ingatkan Pilkades Tak Gunakan Dana Desa

Anggota komisi I DPRD Majalengka, Didin Rolani mengingatkan perangkat desa agar tidak menggunakan anggaran desa untuk melakukan berbagai kegiatan pemilihan kepala desa (Pilkades).

“Berkaitan dengan akan digelarnya pilkades serentak tahun depan, harus bisa membedakan dana desa yang bersumber dari APBN, DD, dan APBD dari pemkab maupun provinsi. Harus dibedakan jangan sampai menggunakan anggaran untuk pelaksanaan pilkades nantinya,” kata Didin

Didin menjelaskan, berdasarkan aturan, pasal 19 ayat (1) dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, dan dana desa tersebut diatas  diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pasal  19 ayat (2) PP dana desa.

“Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena berdasarkan aturan tidak boleh dana desa diperuntukan untuk pilkades, apabila dilakukan akan berdampak nantinya. Kalau menggunakan dana desa bisa menjadi temuan dalam menyampaikan laporannya,” ujar ketua BK DPRD ini.

Ketika ditanya terkait sebanyak 10 desa di Jatitujuh yang akan menggelar Pilkades ia mengaku mendapatkan surat edaran dari pemerintah kecamatan Jatitujuh, yang isinya mewajibkan pihak pemdes untuk mengalokasikan sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan asli desa (PAD) masing-masing.

"Tentu saja hal itu menimbulkan kontroversi di tingkat pemdes, sebab setiap desa memiliki PAD yang berbeda tergantung dari sumber-sumber pendapatan yang mereka miliki. Sehingga ketika diharuskan untuk mengalokasikan dana Pilkades dengan jumlah tertentu, desa-desa yang PAD nya sedikit merasa keberatan," ujarnya.

Didin mengembalikan acuan tersebut kepada Perbup. Menurutnya anggaran untuk penyelenggaraan pilkades tiap desa berbeda sesuai dengan jumlah DPT. Akan tetapi kalau kurang bisa  dari APBDes asal tidak menggunakan Dana desa, seperti untuk mencukupi kebutuhan kotak suara, sewa tenda untuk TPS, publikasi, surat suara dan kebutuhan logistik lain.

Menurut Didin, sejauh ini belum ada temuan aparat desa di Majalengka menggunakan dana desa untuk keperluan pilkades.

“Cuma kita khawatir karena pemahaman ruang lingkup di desa takut mereka salah sehingga perlu diberitahukan. Pemerintah daerah harus aktif, jeli, mengawasi dan mensosialisasikan kepada perangkat desa dalam penggunaan anggaran,” ujarnya. (Echa)



FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
Twitter: TINTAHIJAUcom


Twitter Update

Blak-blakan Bupati Subang Soal Mahar Rotasi Mutasi Pejabat https://t.co/9yPgJbTBAG https://t.co/isJX4NwUmb
Cara Membuat Dodol Nanas, Penganan Khas Subang https://t.co/vRz6uHUP7A
Soal Pemindahan Ibu Kota, DPR RI Sebut Majalengka dan Cirebon https://t.co/LNQoXnkAgR
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page