FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Program Pertama Jimat-Akur Harus Lantik Pejabat OPD Baru

Bupati dan Wakil Bupati Subang Terpilih Ruhimat-Agus Masykur Rosyadi (Jimat-Akur) baru dilantik 19 Desember nanti. Namun pekerjaan rumah sudah menunggu gebrakan keduanya.

Salah satu yang harus secepatnya dilakukan Jimat-Akur setelah dilantik adalah melantik Pejabat untuk mengisi OPD Baru, yakni Bagian Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Daearah, Satpol PP dan BPBD. Pelantikan pejabat untuk mengisi kekosongan OPD Baru itu menjadi amanat Perda No. 1 tahun 2018 soal Organisasi Perangkat Daerah.

BACA:
BPKD Subang Pastikan Administrasi Keuangan 2019 Kondusif
Surat Pemprov Skak Matt Plt Bupati Subang Soal Rotasi Mutasi
Ngaku Banyak Pembonceng, Plt Bupati Subang Batalkan Rotasi Mutasi

Anggota DPRD Subang Dede Warman menegaskan, kendati dalam aturan Bupati baru bisa melakukan rotasi dan mutasi setelah enam bulan dilantik, namun ada klausul yang membolehkan jika sifatna urgent atau mengisi kekosongan, dengan catatan ada izin Mendagri.

"Posisi itu kan amanat Perda yang harus dilaksanakan sebelum Januari 2019. Jimat-Akur harus melakukan itu, ada klausul yang membolehkan, asal ada izin dari Mendagri," kata Dede kepada TINTAHIJAU.com

Dede menegaskan, mengisi kekosongn OPD baru adalah hal urgen yang harus segera dieksekusi. Apalagi, dalam Perda APBD 2019, empat OPD baru itu sudah tercantum di dalamnya.

"Kalau tidak dilakukan, ini ada konsekwensi hukum. Termasuk masalah administrasi pemerintahan. Jangan sampai administrasi kacau karena Perda No. 1/2018 itu tidak dilaksanakan," tandasnya

Belum adanya pejabat untuk mengisi kekosongan di empat posisi OPD Baru, tidak menjadi masalah atau berdampak terhadap adminsitrasi keuangan Pemkab Subang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Syawal menanggapi seputar adanya kekhawatiran kisruh administrasi dampak dari gagalnya mutasi dan rotasi di era Plt Bupati Subang Ating Rusnatim.

Syawal mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk merealisasikan anggaran meskipun rotasi dan mutasi yang sudah direncanakan ditolak Pemerintah Provinsi.

Ada tiga alternatif yang bisa dilakukan. Syawal merinci, Bupati Subang mengajukan rotasi dan mutasi jabatan ke Kemnterian Dalam Negeri. Kendati Bupati yang baru dilantik baru bisa melakukan itu setelah enam bulan menjabat, namun ada klausul yang membolehkan jika kondisina darurat, dengan catatan ada rekomendasi Kemndagri.

Opsi kedua, OPD merupakan wilayah teknis dari penyelenggaraan Pemerintahan. Sementara pemegang kekuwasaan tunggal berada di Bupati dengan dibantu oleh Sekda. Artinya, kata Sawal, Bupati bisa merealisasikan anggaran melalui Sekda.

"Untuk opsi ketiga, Bupati yang baru bisa menunjuk Plt sebagai petinggi di OPD yang dimaksud. Ini dibolehkan. Jadi pada prinsipnya, pemerintah tidak boleh kosong dalam satu jampun. Dan saua pastikan, ini kondusip, tidak perlu dikhawatirkan," kata Syawal.

 


FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
Twitter: TINTAHIJAUcom

 


Twitter Update

Blak-blakan Bupati Subang Soal Mahar Rotasi Mutasi Pejabat https://t.co/9yPgJbTBAG https://t.co/isJX4NwUmb
Cara Membuat Dodol Nanas, Penganan Khas Subang https://t.co/vRz6uHUP7A
Soal Pemindahan Ibu Kota, DPR RI Sebut Majalengka dan Cirebon https://t.co/LNQoXnkAgR
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page