DPRD Majalengka Setujui Perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MAJALENGKA, TINTAHIJAU.com - DPRD Majalengka mengesahkan Perubahan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Bhineka Yudha Sawala DPRD, Kamis (13/6/2019).

Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Majalengka, Edy Anas Djunaedi dan diikuti sekitar 35 anggota dewan. Dalam penyamapainnya, Ketua Pansus DPRD Majalengka, Nono Sudarsono mengatakan Perda Nomor 9 tahun 2006 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dinilai perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

“Perubahan Perda nomor 9 tahun 2006 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pemenuhan hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik, perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif, serta memberikan kepuasan dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan," kata Nono pada rapat paripurna di Gedung DPRD Majalengka.

Poin perubahan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan diselaraskan dalam perda nomor 9 tahun 2006 mencakup beberapa poin, diantaranya adalah masa berlaku KTP, Pemberian KITAS, pemanfaatan data dalam pelayanan publik, ketentuan retribusi dan biaya operasional, serta pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Dengan perubahan tersebut, ke depan, tidak ada pungutan biaya untuk pengurusan dan penerbitan segala jenis dokumen kependudukan kecuali bagi dokumen kependudukan tertentu yang telah diatur undang-undang. Pengiriman dokumen-dokumen kependudukan melalui POS Indonesia, Nono menegaskan, menjadi salah satu bentuk kerjasama pemerintah dengan PT POS Indonesia sebagai upaya peningkatan pelayanan dokumen kependudukan untuk masyarakat.

Dengan disepakatinya perubahan Perda tersebut, pihak pemerintah kabupaten Majalengka berharap pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dapat lebih optimal dalam memberikan hak kartu identitas kependudukan warga

"Ini dalam rangka mmeningkatkan Adminduk, memberikan kepuasan dalam pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Majalengka. Salah satunya, pelayanan E-KTP, KTP Anak, KK dan dokumen adminstrasi lainnya, maka demi kelancaran program Adminduk tersebut. Kami telah menghapuskan segala bentuk biaya alias gratis, untuk dokumentasi kependudukan apapun,” kata Bupati Majalengka Karna Sobahi




FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
Twitter: TINTAHIJAUcom
YouTube: TINTAHIJAU Channel


Banner Kanan 1
Banner Kanan 2

Twitter Update

SHA & DONLEGO, Tour Indonesia 20 Juli Parkir Bintang Fantasi Pamanukan Subang https://t.co/xwbEahfaod
17 Juli Gerhana Bulan Parsial, Cek Lokasi dan Waktunya Untuk Melihatnya https://t.co/bRKF2ytYhd
Maman Yudia Kokoh di Posisi Ketua PDIP Subang, Beni dan Ating Tersingkir? https://t.co/ltnpMnvoRi
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page