Hujan Interupsi Warnai Paripurna Penetapan APBD Pinjaman Daerah

SUBANG, TINTAHIJAU.com - Rapat Paripurna DPRD tentang penetapan APBD Pinjaman Daerah diwarnai interupsi sejumlah anggota DPRD.

Rapat Paripurna digelar sekitar pukul 10.30 WIB. Hadir Bupati Subang H. Ruhimat, Wakil Bupati Agus Masykur, Sekda Aminudin dan sejumlah pejabat Pemkab Subang.

Beberapa saat Pimpinan Sidang Beni Rudiono mempersilakan Badan Anggaran untuk menyampaikan laporan terkait Dana Pinjaman Daerah, Ketua Fraksi Golkar Lina Marlina langsung interupsi.


Pinjaman Daerah, Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Subang
Subang Pinjam Dana untuk Bangun Jalan, Politisi PDIP: Ngutang Kok Gembira
Demi Jalan Mulus, DPRD Subang Setujui Pemkab Pinjam Rp220 Miliar


Interupsi Lina direspon Pimpinan Sidang. Hanya saja, Pimpinan Sidang meminta Anggota Banggar DPRD Endang Jamaludin untuk menyampaikan laporannya. Dalam laporannya itu, Endang menyampaikan sejumlah catatan terkait pinjaman daerah tersebut.

Endang merinci, nilai pinjaman sebesar Rp400 miliar dengan peruntukkan pinjaman diprioritaskan untuk jalan lingkar kota dan pelebaran Jalan di Patimban dan Akses Jalan Pabuaran-Purwadadi.

Sementara skema pembayaran dilakukan selama empat tahun ke depan, atau pada periode Pemerintahan Ruhimat-Agus Masykur, dengan sumber pinjaman dari lembaga perbankan dan non perbankan dengan analisis yang memadai. Catatan terkahir, Endang menyampaikan, penggunaan dan penarikan dana pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

Usai Endang menyampaikan laporannya itu, Pimpinan Sidang Beni Rudiono mempersilakan Ketua Fraksi Lina Marlina untuk menyampaikan aspirasinya terkait pinjaman daerah.

Lina menegaskan, pihaknya meminta rencana pinjaman dana tersebut dikaji lebih mendalam lagi. Politisi Golkar menanggap, pembahasan yang dilakukan dalam 10 hari terakhir ini dianggap kurang efektif. "Kami mohon, rencana pinjaman daerah ini harus dikaji lebih mendalam, ini uang yang cukup besar," kata Lina.

Interupsi Lina memancing anggota DPRD lainnnya untuk melakukan interupsi. Politisi PDIP Aming sependapat dengan Lina. Dia meminta, rencana pinjaman daerah itu untuk dikaji ulang lagi.

Rapat paripurna akhirnya dihujani interupsi anggota DPRD. Selepas interupsi dari Partai Oposisi, sejumlah anggota DPRD dari Koalisi atau pengusung Jimat Akur melakukan interupsi, seperti PAN, PPP, Gerindra, Demokrat, NasDem.

Mereka meminta Pimpinan Sidang untuk melanjutkan dan menetapkan Raperda menjadi Perda yang sudah dibahas sejak beberapa waktu lalu. Mereka menganggap, penetapan Perda tersebut menjadi pintu pembuka untuk dilakukan kajian lebih mendalam, baik di Provinsi maupun di Kementerian Keuangan.

Terlebih, secara kelembagaan, masing-masing perwakilan Fraksi menyatakan sikapnya dengan Raperda tersebut sehingga dijadwalkan agenda Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Raperda Pinjaman Daerah

"Dengan ditetapkannya ini, bukan serta merta langsung dieksekusi. Ini akan dikaji lagi oleh Kemenkeu. Jika dianggap layak, artinya bisa diekeksui, kalau tidak layak, tentu saja tidak bisa. Banyak Raperda yang kita tetapkan, tertolak di pusat. Kami minta, ini dilanjutkan dan segera ditetapkan," kata Anggota DPRD dari PAN Bobi Khaerul Anwar.

Di tengah perbedaan pendapat personalitas anggota DPRD, Ketau DPRD beni Rudiono mengambil sikap tegas dengan melanjutkan dan menetapkan Raperda menjadi Perda Pinjaman Daerah

Setelah Pimpinan Sidang mengetuk palu, satu orang anggota Fraksi PDIP dan lima orang anggota Fraksi Golkar termasuk Wakil Ketua DPRD Bangbang Irmayana keluar ruangan paripurna.
 



FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom


Twitter Update

14 Orang Reaktif Hasil Rapid Test di Pasar Kasomalang Subang https://t.co/OrJJPW2mxY
Banyak Dapat Pesanan, Dedi Mulyadi Manjakan Pasien Covid-19 dengan Makanan Enak https://t.co/98Oxckp9No
PSBB di Jabar Kembali Diperpanjang Hingga 12 Juni https://t.co/faOUQ1tEto
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter