Mantan Kades Gerudug Kantor Bupati Subang



Menurut mereka, Kepala desa yang habis masa jabatannya masih memiliki hak untuk menjabat sebelum ada pengganti. Namun itu tidak dilakukan karena terhalangi Peraturan Bupati tersebut. "Kita ingin Pejabat sementara (PJs) dari masyarakat kita, bukan dari kalangan PNS," kata Warga Desa Bobos, Teguh Yuda kepada TINTAHIJAU.com, Kamis (14/3/2013).

Yuda memaparkan, jika PJs dari kalangan PNS dikhawatirkan BKUDK, ADD dan bantuan-bantuan lainnya habis. Tambahnya, contoh kasus Desa Karangmulya yang dulu PJSnya dijabat oleh kalangan PNS, sampai sekarang dana kas desa nganbang tidak jelas. "Yang sudah-sudah duit rakyat habis tidak jelas, kalau dari kalangan masyarakat, bisa dikontrol," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Asisten Daerah I, Cecep Supriatin, menuturkan pihaknya akan membahas masalah ini secepatnya. "Mereka meminta supaya, secepatnya diadakan pemilihan kepala desa dan untuk PJS mereka tidak mau dari kalangan PNS," paparnya.

Surat edaran Mendagri, kutip Cecep, bila ada pemilihan kepala daerah pilkades diundur 6 bulan. Maka dari itu sampai sekarang belum mempunyai Kepala desa. "Sebenarnya keputusan tergantung Camat setempat, mereka bisa mengajukan Plt untuk mengisi kekosongan" tuturnya [warlan putra]

 


Twitter Update

Jika Dilakukan Secara Teratur dan Benar, Minum Air Putih Bisa Turunkan Berat Badan https://t.co/3sijhRh0GS
Pemkab Karawang Telah Lakukan 8.000 Tes Cepat dan 756 Tes Swab https://t.co/GcFTxo2SRG
Wujud Kasih Sayang, Istri Bupati Bagikan 200 Nasi Box untuk Warga Kalijati https://t.co/OoIcDjEwna
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter