FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Jelang 1 Tahun Jimat-Akur, Pemkab Subang Kembali Gondol Penghargaan

SUBANG, TINTAHIJAU.com - Menjelangk 1 tahun peemrintahan Haji Ruhimat-Agus Masykur (Jimat-Akur), Pemkab Subang kembali dianugrahi penghargaan dari Pemerintah Pusat.

Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan dari Menkumham kembali mengisi prestasi Kabupaten Subang. Penghargaan itu diterima Subang berkat inovasi, jasa, dan komitmen gubernur dan kepala daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya desa dan kelurahan melalui pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Penghargaan tersebut diberikan Menkumham Yasonna H. Laoly dan diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bambang Suhendar. Selain Subangm Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan kepada Gubernur Jabar dan 18 Bupati/Wali Kota se-Jabar.

BERITA LAINNYA:

Dua Kali, Subang Raih Penghargaan Sebagai Kabupaten Sehat

Hari Koperasi, Bupati Subang Terima Penghargaan dari Kementerian KUKM

Bupati Subang Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi



Sekedar informasi, hingga 2018, Jabar memiliki 2.640 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari 5.312 desa dan 645 kelurahan yang ada. Dan di tahun 2019, sebanyak 130 desa/kelurahan (116 des dan 14 kelurahan di 97 kecamatan) telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan, Jabar memiliki 2.770 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan rincian 2.272 desa dan 498 kelurahan sekaligus menjadi provinsi dengan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum terbanyak di Tanah Air.

Sementara 18 Bupati/Wali Kota yang mendapat penghargaan yakni Bupati Bogor, Bupati Sukabumi, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Bupati Purwakarta, Bupati Subang, Bupati Cirebon, Bupati Majalengka, Bupati Kuningan, Bupati Bandung, Bupati Sumedang, Bupati Garut, Bupati Ciamis, Bupati Pangandaran, Bupati Bandung Barat, Bupati Tasikmalaya, serta Wali Kota Depok dan Wali Kota Bandung.

Adapun Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya telah memenuhi kriteria sadar hukum berdasarkan SE Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenhumkam serta penilaian E-Darkum oleh Pemda Provinsi Jabar.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum yang mendampingi Menkumham dalam acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award Pemda Provinsi Jabar Tahun 2019 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (4/12/19), program desa/kelurahan sadar hukum akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan tentang hukum.

Menkumham mengapresiasi upaya Pemda Provinsi Jabar dalam mendukung program pembinaan desa/kelurahan sadar hukum ini. Menurutnya, pencapaian Jabar merupakan bentuk sinergitas antara pemda dan pemerintah pusat.

"Memang Jawa Barat memperoleh persentase tertinggi hampir 50 persen (dari jumlah desa/kelurahan di wilayahnya) sudah mempunyai predikat sadar hukum. Dan bagi desa/kelurahan yang sudah menerima (predikat desa/kelurahan sadar hukum), teruslah meningkatkan kesadaran hukum warganya," kata Yasonna.

Yasonna pun menuturkan, hukum adalah upaya negara untuk menjaga tatanan kehidupan agar kita bisa bekerja dan melaksanakan pembangunan yang berujung kepada kemajuan bangsa.

"Korelasi kesadaran hukum dan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa sangat erat sekali. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat di suatu negara semakin maju dan berkembanglah bangsa dan negara itu," kata Yasona

Terkait Desa/Kelurahan Sadar Hukum, ada empat dimensi indeks yang menjadi kriteria penilaian yaitu akses informasi (20 persen), implementasi hukum (40 persen), akses keadilan (20 persen), serta demokrasi dan regulasi (20 persen) dengan kategori desa/kelurahan sadar hukum tinggi, cukup, dan kurang.



FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom