Benahi Jalan Rusak, Ruhimat-Agus Siapkan Rp400 Miliar Pertahun

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Ruhimat-Agus Masykur Rosyadi akan menganggarkan Rp400 miliar untuk infrastruktur jika keduanya terpilih pada Pilkad 2018 mendatang.

BACA: PR Berat Bupati Subang Terpilih; Jalanan Wajib Mulus

Masalah infrastruktur khususnya jalan, Pasangan Nomor 1 yang diusung PKS, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, dan PPP itu menmpati urutan kedua pada lembar misi mereka. Keduanya bersepakat untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur , penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan desa.

"Untuk memiliki jalan yang bagus, saya bersama Pak haji Ruhimat sepakat untuk menanggarkan Rp400 juta bahkan bisa lebih dari angka itu. karena masalah jalan ini setiap kali kita ke lapangan selalu menjadi keluhan warga. Kita sepakat ini harus menjadi prioritas kita. Untuk tahun ini kan pemkab menganggarkan sekitar Rp300 milyaran," kata Agus Masykur

BERITA TERKAIT:

Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak
15 Tahun Jalan Rusak, Ibu-Ibu di Pabuaran Tanam Pohon di Tengah Jalan
Pemotor Berjatuhan di Jalan Rusak daerah Patokbeusi
Hingga Pohon Pisang Berbuah, Kondisi Jalan Subang tetap Rusak

Agus memaparkan dari hasil survey 2017 lalu terkait kepuasaan warga atas kinerja Pemerintah Kabupaten Subang, masalah jalan ini dianggap belum puas. "Survey itu tentu saja menjadi acuan kita. Karena seorang pemimpin, bekerja untuk melayani yang dipimpinnya. Dan masalah jalan ini yang paling sering dikeluhkan warga," tegasnya

Agus optimistis, dia bersama Ruhimat bisa menuntaskan masalah jalan rusak yang ada di Kabupaten Subang. Ia menjelskan di luar anggaran yang bersumber dari APBD, banyak peluang yang bisa dioptimalkan. Salah satunya dengan mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat, melibatkan perusahaan dan pengawasan penggunaan dana desa sesuai peruntukannya.

"Sebenarnya banyak peluang yang bisa kita optimalkan, asalkan ada niat, ada kemauan. Tentu saja, selain potensi sumber dana itu, kita harus menggerakkan Kepala Dinas untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaanya. Yang tidak benar, kenapa tidak kita backlist. Termasuk juga dana desa, kita perlu mengarahkan sehingga ada targeting dan hasilnya bisa dirasakan," pungkasnya




Dapatkan kilasan berita lainnya via:
Twitter: @TINTAHIJAUcom
FB: REDAKSI TINTAHIJAU


Banner Kanan 1
Banner Kanan 2

Twitter Update

Remisi Kemerdekaan, Puluhan Napi di Subang Hirup Udara Bebas https://t.co/5LPilaLKer
[OPINI] Refleksi Kemerdekaan, Melepas Ketergantungan Dari Jeratan Bank Keliling https://t.co/eew7j0Oq4S
Shelsi dan Syakira, Dua Mojang Cantik Pembawa Baki Bendera Merah Putih di Majalengka https://t.co/q2svcGFcKh
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page