FOLLOW SOCMED:

           

@TINTAHIJAUcom

Nyai Subang Larang, Jejak Wanita di Kancah Politik


Drama berdurasi 15 menit ini merupakan adaptasi bebas dari cerita rakyat Subang – Jawa Barat dengan latar konflik di Kerajaan Padjadjaran pada masa abad ke 15, yang tengah berada dalam kemelut.

Pada saat itu, tingkat kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan rajanya, Raden Pamanah Rasa atau juga disebut Prabu Siliwangi, tengah diuji. Sang Raja melakukan perjalanan untuk menyelidiki kemelut negrinya sekaligus membersihkan namanya dari fitnah-fitnah yang tertuju padanya. Sementara itu, Sang Permaisuri (Nyai Subang Larang) menduduki tahta menggantikan kepemimpinan Sang Raja.


Kisah yang menarik untuk dikaji. Penggalan kisah yang diadaptasi dari sejarah Kerajaan Padjadjaran ini memunculkan konflik kepentingan politik pada zaman Kerajaan Padjadjaran. Kisah sejarah menyebutkan bahwa Nyai Kentring Manik yang merupakan istri ketiga Prabu Siliwangi adalah putri dari Kerajaan Japura yang dinikahkan kepada Prabu Siliwangi dengan motif menyatukan kembali kekuasaan Sunda-Galuh yang sempat terpecah menjadi dua.

Pada cerita ini diinterpretasikan, Nyai Kentring Manik, adik Pangeran Amuk Murugul dari Kerajaan Japura, melakukan manuver politik dengan mencoba menggeser Nyai Subang Larang dari tahta kekuasaan. Keberadaan Nyai Subang Larang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan walaupun bersifat pengganti/sementara ini pun bak menjadi alibi bahwa memang peran perempuan dalam bidang politik sudah ada sejak berabad-abad lalu.

Feminisme, yang saat ini diartikan sebagai sebuah gerakan perempuan untuk menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria, mengacu pada kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1980-an. Emansipasi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah usaha untuk mendapatkan hak politik maupun persamaan derajat.

Feminisme dan emansipasi wanita saat ini telah berkembang di seluruh penjuru dunia. Kesetaraan laki-laki dan perempuan ditunjukkan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di segala aspek. Para perempuan berlomba-lomba untuk memposisikan dirinya berada di tempat yang dianggapnya setara dengan laki-laki. Dalam segala bidang. Pun tak ketinggalan dalam kancah politik.

Perempuan masuk merangsek merambah ranah politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki karena sistem yang menganut jalur patriarki. Saat ini kita kenal beberapa tokoh politik perempuan dunia yang tersohor. Sebut saja Cory Aquino dari Philipina, wanita Asia pertama yang tampil sebagai presiden pertama di dunia. Istri tokoh oposisi yang populer, senator Benigno Aquino Jr. Benazhir Bhutto yang terkenal karena kekuasaannya sebagai Perdana Menteri yang memimpin sebuah negara muslim (Pakistan) di masa pasca kolonial.

Anak sulung dari mantan Perdana Menteri Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto (yang digantung oleh pemerintah militer Pakistan di bawah keadaan luar biasa) dan Begum Nusrat Bhutto, seorang suku Kurdi Iran. Tak ketinggalan Indira Ghandi, Perdana Menteri India yang pragmatis dan memerintah negara dengan keteguhan dan tekad yang kuat. Juga perdana Menteri Britania Raya, “The Iron Lady” Margaret Thatcher. Wanita pertama yang memimpin sebuah partai politik besar di Britania Raya. Serta Hillary Clinton yang merupakan ibu negara Amerika Serikat pada masa jabatan 1993 – 2001. Kemudian dilantik pada tanggal 22 Februari 2009 sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sampai akhir jabatannya pada tanggal 1 Februari 2013 lalu.

Feminisme di Indonesia saat ini juga terlihat dalam kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pencalonan keterwakilan perempuan. Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 24 ayat 1 huruf c, disyaratkan jumlah dan prosentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% untuk setiap daerah pemilihan.

Penguatan feminisme untuk Pemilu 2014 dalam Peraturan ini didorong pula oleh Pasal 27 ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa Partai Politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan.

Dari peraturan ini dapat terlihat betapa feminisme (emansipasi) wanita menjadi sesuatu hal yang ditempatkan sedemikian rupa oleh pemerintah. Entah karena memang karena wanita memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki pria untuk dapat mendorong perkembangan pembangunan pasca pemilihan umum menjadi lebih efisien dan efektif, atau karena wanita memiliki daya tarik yang kuat sehingga dapat menjadi alat atau media untuk mengumpulkan lebih banyak suara dalam pemilihan umum khususnya.

Apapun alasannya, saat ini para feminis sudah sangat menikmati kondisi kesetaraan ini dengan bergegas secepatnya mengajukan diri menjadi calon legislatif untuk berkiprah di kancah politik. Dan (mungkin) suatu waktu akan ada saatnya para laki-laki merasa terancam kiprah politiknya oleh para perempuan. Wallahualam.

Geliat feminisme sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak berabad-abad lalu. Dari beberapa sumber sejarah diketahui bahwa pada abad ke-10 kesetaraan laki-laki dan perempuan sudah diterapkan dalam kerajaan di Indonesia walaupun hanya pada kondisi-kondisi khusus. Menurut Prasasti Pucangan, Kerajaan Medang, periode Jawa Timur pada tahun 947 diperintah oleh raja perempuan yang bernama Sri Isana Tunggawijaya.

Anak dari Mpu Sindok, raja pertama Kerajaan Medang yang bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikramadharmottunggadewa. Raja perempuan ini memerintah bersama suaminya, Sri Lokapala. Selain itu, Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke 10 juga diperintah oleh raja perempuan, Sulthanah Nahrasiyah.

Pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit pun diperintah oleh seorang raja perempuan, yaitu Tribuwanatunggadewi (1328-1350 M). Hal ini terjadi muasalnya karena Raja Jayanegara tidak mempunyai putra. Tahta yang seharusnya jatuh ke tangan Gayatri tidak diberikan karena Gayatri memilih menjadi Biksuni. Maka Tribuwanatunggadewi, putrinya, ditunjuk sebagai wakil dan diangkat menjadi raja ketiga bergelar Tribuwanatunggadewi Jayawisnuwardani. Pada 1389-1429 M , Majapahit pun diperintah kembali oleh seorang raja perempuan, yaitu Ratu Kusumawardhani.

Selain itu, terdapat satu tokoh perempuan yang dianggap menjadi pelopor feminisme di Indonesia yaitu Ratu Sinuhun. Tidak banyak tulisan yang membahas riwayat hidup Ratu Sinuhun. Orang mengenalnya sebagai isteri Penguasa Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan (1630—1642 M), dan salah seorang saudara dari Pangeran Muhammad Ali Seda ing Pasarean, Penguasa Palembang (1642-1643M).

Ratu Sinuhun terkenal karena beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab undang-undang hukum adat, yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan, dengan ajaran Islam.

Kitab tersebut adalah Kitab Simbur Cahaya; yang terdiri dari 5 Bab yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Dan adalah wajar jika dikatakan, Kitab Simbur Cahaya, adalah tonggak awal Gerakan Feminisme di Nusantara, yang sejalan dengan pemahaman Islam.

Pada perkembangan selanjutnya, ketika Palembang berhasil dikuasai Kolonial Belanda. Sistem kelembagaan adat masih dilaksanakan seperti sediakala, yaitu dengan mengacu kepada Undang Undang Simbur Cahaya, namun dengan beberapa penghapusan dan penambahan aturan.

Berdasarkan informasi dari penerbit “Typ. Industreele Mlj. Palembang, 1922”, Undang Undang Simbur Cahaya terdiri dari 5 bagian, yaitu :

1. Adat Bujang Gadis dan Kawin (Verloving, Huwelijh, Echtscheiding)

2. Adat Perhukuman (Strafwetten)

3. Adat Marga (Marga Verordeningen)

4. Aturan Kaum (Gaestelijke Verordeningen)

5. Aturan Dusun dan Berladang (Doesoen en Landbow Verordeningen)

Nyai Subang Larang dan Nyai Kentring Manik dari Kerajaan Padjadjaran memang bukan wanita pertama yang berperan di kancah politik. Namun kehadirannya dalam sajian drama suguhan Teater Bengkel 79 mengingatkan kembali jejak rekam geliat gerakan feminisme di tanah Nusantara yang dulu dilaksanakan hanya pada kondisi khusus. Bukan sebuah gerakan yang tersebar untuk siapa saja seperti saat ini.

Hal-hal terkait wanita, baik itu feminisme atau apapun namanya, ada baiknya digunakan dengan hati-hati. Tidak dengan serta merta digunakan pada setiap orang atau setiap kesempatan. Karena bilah femina (perempuan) bak selalu menjadi dua sisi bilah pedang tak bergagang yang siap mengiris siapapun penggunanya yang tidak bisa dan tidak bijak dalam menggunakannya.

(KK-Puspa)

 

 


TINTAHIJAU CHANNEL

Twitter Update

Mencicipi Kue Khas Imlek dari Jatiwangi Majalengka sejak 1976 https://t.co/2JxqNZDgTa
Hati-hati kartu Kredit Malah Bikin Anda Lebih Boros https://t.co/bH5Q3qtYeQ
Ratusan Hektar Sawah di Pantura Subang Diserang Si Monyong https://t.co/MUgTjuH1BN
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page