Perempuan dan Politik



Oleh karenanya, politik pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan perempuan agar bisa menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki. Karena semua manusia adalah zoon politicon atau makhluk yang berpolitik.

Perempuan dan politik acap kali dijadikan hal yang kurang lazim. Karena politik selalu berkarakter maskulin dan sering kali dipandang sebagai arena yang kotor, dan perempuan tidak pantas berkecimpung didalamnya. Apalagi berambisi untuk menjadi pemimpin atau penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Hal ini kemudian semua kepentingan dan aspirasi perempuan kurang diakui bahkan tidak terpenuhi.

Padahal antara perempuan dan laki-laki mempunyai banyak kesamaan diantaranya intelektual, spriritual, moral dan tentu mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin individu maupun mahluk sosial.

Padahal kalau melihat secara luas bahwa semua manusia itu adalah khalifah di muka bumi dan tentunya mempunyai tugas dan tanggungjawab atas kepemimpinannya kelak. Karena berbicara kepemimpinan bukan dilihat dari jenis kelaminnya, melainkan dari kredibilitasnya. Perempuan tidak menjadi persoalan untuk menjadi pemimpin politik, karena semua manusia baik itu laki-laki maupun perempuan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya baik itu didalam politik maupun rumah tangga.
Dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah dalam wilayah biologisnya yang merupakan kodrat tuhan dan siapapun tidak bisa merubahnya.

Dalam teori feminisme yang merupakan sebuah ideologi gerakan pembebasan perempuan yang menuntut emansipasi kesamaan hak dan keadilan baik dalam politik, sosial, pendidikan antara laki-laki dan perempuan dengan suatu kesadaran akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh adanya sistem yang tidak adil, yakni perbedaan jenis kelamin, dominasi laki-laki dan sitem patriarki. Sistem patriarki sendiri merupakan sebuah sistem atau tatanan sosial yang memulyakan laki-laki. Atau sebuah wujud sistem kekuatan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam kebudayaan masyarakat. Feminisme sendiri tidak hanya bertujuan memperjuangkan persamaan laki-laik dan perempuan, melainkan untuk membangun tatanan masyarakat yang adil baik bagi perempuan maupun laki-laki, yakni masyarakat yang bebas dari penindasan dan pengotakan berdasarkan kelas, kasta dan prasangka jenis kelamin.

Sejalan dengan gerakan emansipasi dan gerakan kesetaraan gender yang berusaha menuntut adanya persamaan hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, maka setahap demi setahap telah terjadi pergeseran dalam mempersepsi tentang sosok perempuan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai sosok lemah yang selalu berada pada garis belakang, namun perempuan bisa tampil di garis depan sebagai pemimpin yang sukses dalam berbagai sektor kehidupan, yang selama ini justru dikuasai oleh kaum laki-laki.

Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, yang merupakan salah satu tokoh feminisme Indonesia menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Menuju Kemandirian Politik Perempuan”. Perempuan dan politik harus dimulai dengan kegiatan-kegiatan penyadaran dengan memberikan gambaran politik yang tepat dan juga menyejukan, tidak menakutkan terhadap perempuan serta mengubah cara pandang dan pola pikir seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tentang prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan. Lalu bagaimana keterlibatan perempuan dalam pemilu yang akan datang?

Keterlibatan politik sendiri bagi perempuan merupakan proses yang sangat panjang dari perjuangan sebelum kemerdekaan. Sepak terjang perempuan menunjukan keterlibatan semua warga negara tanpa adanya perbedaan gender dan status sosial dalam kepengurusan masyarakat bahkan negara. Meskipun sekarang perempuan sudah banyak yang menjadi pemimpin politik kenegaraan, namun jumlahnya masih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Di Indonesia, sejak diberlakukannya pasal 65 Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun 2003 tentang kuota perempuan 30% pada pemilu 2004 telah membawa angin segar bagi perempuan untuk bisa aktif dalam panggung politik. Namun realitanya pada pemilu 2004 perempuan hanya menduduki 62 kursi dari jumlah keseluruhan 550 kursi, ini berarti perempuan hanya mendapatkan 11,3 persen. Dan yang lebih merugikan perempuan dalam kuota tersebut adalah terjadinya perubahan sistem pemilihan dari berdasarkan nomor urut menjadi suara terbanyak.

Bahkan sampai sekarangpun kuota tersebut belum tercapai. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kuota tersebut? Dari sini bisa kita lihat mungkin ada beberapa faktor yang menjadi penghalang untuk tercapainya kuota tersebut. Diantara faktornya antara lain; masih kuatnya dogma agama yang menyatakan bahwa perempuan tidak layak untuk jadi pempimpin.

Perempuan masih berfikir bahwa politik merupakan panggung yang kotor dan perempuan tidak pantas untuk berkecimpung didalamnya. Kesempatan perempuan tergantung kepada pimpinan partai politik. Adanya isu dari partai politik itu sendiri bahwa ketidak tersediaannya sumber daya manusia perempuan yang memadai untuk dicalonkan.

Dan yang lebih berbahayanya ketika laki-laki ataupun partai politik menggunakan perempuan sebagai instrumen politik untuk menyalurkan hasrat berkuasa yang dimulai dengan menguasai perempuan diruang privat kemudian dalam ruang publik. Ini kemudian menjadikan perempuan sebagai kaum mayoritas yang inferior dan terbungkam. Apalagi partai politik belum secara intensif memberikan pendidikan politik terhadap perempuan, partai politik masih memiliki mekanisme pembinaan kader yang lebih memihak laki-laki.

Seharusnya perempuan harus diberi kesempatan untuk belajar sama dengan laki-laki. Dengan proses ini perempuan akan bisa sampai kuota 30 persen bahkan 50 persen. Perempuan harus percaya diri dan berani merebut peluang. Serta diberikannya kebebasan perempuan untuk beraktifitas dimana saja sehingga hak itu tidak terhalang. Dan dari masyarakat sendiri perlu mengubah budaya dari patriarki menuju budaya kesetaraan yang menghargai semua manusia tanpa melihat jenis kelamin. Selain itu perlu mereformasi sejumlah kebijakan dan peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan demikian kepemimpinan politik bagi perempuan bukan lagi menjadi hal yang asing.

M. Iqbal Muzakki

Mahasiswa Subang, Pegiat di Departemen Riset dan Pengembangan, FKA Kembang Jaya.

 


Banner Kanan 1
Banner Kanan 2

Twitter Update

Ngaku Polisi, Warga Indramayu Perdayai Janda Muda di Majalengka https://t.co/nJGHayCTAR
Pemkab Majalengka Rogoh Rp3 Miliar untuk Pilkades di 142 Desa https://t.co/69W1IZbIpE
Pengurus Kwaran Majalengka Ikuti Kursus Mahir Dasar Kepramukaan https://t.co/RSJKRGTSIj
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page