Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, menegaskan bahwa optimalisasi Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati terus menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat bersama DPR RI. Hal tersebut disampaikannya di sela peresmian Gedung DPC PKB Kabupaten Majalengka, Sabtu (27/12/2025).
Syaiful Huda yang juga Anggota Komisi V DPR RI menyebutkan, saat ini berbagai skema tengah digodok secara matang agar BIJB Kertajati dapat beroperasi secara optimal dan tidak menjadi aset negara yang menganggur.
“BIJB ini investasi besar, tidak boleh idle. Semua fasilitas untuk bandara di level internasional sebenarnya sudah lengkap, jadi sekarang yang kita lakukan adalah menguji berbagai opsi agar bandara ini benar-benar aktif,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah opsi pengembangan sedang disimulasikan, mulai dari menjadikan BIJB sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), hingga pengembangan sebagai hub penerbangan umrah dan rute baru domestik maupun internasional.
“Opsi MRO yang disampaikan Mas AHY, opsi menjadi pusat umrah, semuanya sedang diuji coba. Tapi kuncinya memang butuh komitmen semua pihak, terutama maskapai penerbangan,” kata Syaiful.
Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah menarik minat maskapai agar menjadikan BIJB sebagai basis operasional. Ia mengaku terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan maskapai, agar Kertajati bisa menjadi markas utama penerbangan.
“Saya juga sering sampaikan ke Pak Rusdi Kirana agar BIJB ini betul-betul dijadikan markas Lion Air Group, baik Lion, Batik, maupun Wings,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengakui masih ada sejumlah persyaratan yang menjadi pertimbangan maskapai, salah satunya terkait harga bahan bakar avtur yang dinilai lebih mahal dibandingkan bandara lain seperti Cengkareng, Halim, maupun Batam.
“Masalah avtur ini krusial. Kalau harganya bisa setara dengan Jakarta, saya kira maskapai akan lebih mempertimbangkan untuk membuka rute baru dari Kertajati,” jelasnya.
Syaiful menambahkan, persoalan BIJB bukan semata soal keberanian mengambil kebijakan, tetapi juga soal kesiapan ekosistem pendukung yang harus dibahas bersama secara komprehensif.
“Ini PR bersama. Pemerintah daerah, Pemkab Majalengka, dan Pemprov Jawa Barat harus terus mengambil inisiatif dan meyakinkan semua pihak agar BIJB bisa benar-benar hidup,” pungkasnya.
