BANDUNG, TINTAHIJAU.COM – Anggota DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menegaskan pentingnya arah pembangunan Jawa Barat yang lebih fokus pada sektor-sektor strategis demi mewujudkan Jawa Barat yang istimewa dan berdaya saing.
Menurut Encep, salah satu sektor prioritas yang terus didorong adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Ia mengungkapkan, alokasi anggaran infrastruktur di Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan, dari sebelumnya Rp3,9 triliun kini mendekati Rp4,9 triliun.
“Alhamdulillah, peningkatan anggaran ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah. Harapannya, dengan kondisi jalan yang lebih baik, mobilitas masyarakat meningkat dan roda perekonomian Jawa Barat bergerak lebih cepat,” ujar Encep.
Ia menilai, infrastruktur yang memadai akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, angka kemiskinan di Jawa Barat masih tergolong tinggi dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi seluruh pemangku kebijakan.
“Kondisi kemiskinan ini berdampak luas, mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Di bidang kesehatan, Encep juga menyoroti masih tingginya angka stunting di Jawa Barat. Ia mengapresiasi berbagai program yang telah berjalan, termasuk program gizi nasional yang kini menyasar tidak hanya balita, tetapi juga pelajar hingga tingkat SMA serta ibu hamil melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Upaya penurunan stunting sudah berjalan cukup baik dan harus terus ditingkatkan. Bahaya stunting sangat besar bagi masa depan bangsa, karena berpengaruh pada kesehatan, tumbuh kembang, daya intelektual, dan kesiapan generasi penerus,” tegasnya.
Selain itu, Encep mendorong agar Universal Health Coverage (UHC) di Jawa Barat bisa mencapai 100 persen, sehingga seluruh masyarakat terjamin layanan kesehatannya melalui BPJS Kesehatan. Ia menyebut, pada 2026 pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk mendukung jaminan kesehatan masyarakat, meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Pada sektor pendidikan, Encep menekankan pentingnya peningkatan angka partisipasi sekolah hingga jenjang SMA dan SMK. Menurutnya, pendirian sekolah-sekolah baru, termasuk SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat, harus terus didorong.
“Kita punya obsesi agar anak-anak Jawa Barat bisa mengenyam pendidikan minimal sampai SLTA. Ini sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya dukungan terhadap lembaga pendidikan swasta yang jumlahnya cukup besar dan menampung banyak peserta didik. Dukungan tersebut, kata Encep, bisa diberikan melalui kebijakan dan alokasi APBD agar sekolah swasta tetap berjalan optimal dan mampu memberikan layanan pendidikan terbaik.
Tak kalah penting, Encep menyoroti sektor ketahanan pangan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan agar tidak ada lahan yang terbengkalai.
“Walaupun pemerintah pusat menargetkan swasembada pangan, pemerintah daerah juga harus aktif menggerakkan potensi masyarakat. Dinas-dinas terkait perlu mendapat dukungan anggaran agar mampu mengoptimalkan sumber daya alam Jawa Barat untuk meningkatkan produktivitas pangan,” pungkasnya.
