SUBANG, TINTAHIJAU.COM — Bupati Subang Reynaldy Putra Andita secara terbuka mengungkap fakta sensitif dalam proses open bidding jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Subang. Ia menyebut, tiga orang saudaranya sendiri ikut mendaftar seleksi terbuka, namun seluruhnya gagal lolos dan bahkan tidak masuk tiga besar.
Pernyataan itu disampaikan Reynaldy usai pelantikan delapan kepala OPD hasil open bidding, Jumat (9/1/2026). Ia menegaskan, pengungkapan tersebut sekaligus untuk menjawab isu titipan dan intervensi kepala daerah dalam proses seleksi jabatan.
“Saya buka saja di sini, ada tiga saudara saya yang daftar ikut open bidding, tapi nilainya jelek, Pak. Bahkan tidak masuk tiga besar,” ujar Reynaldy.
Menurut Reynaldy, ketiga saudaranya itu mengikuti seluruh tahapan seleksi sebagaimana peserta lain. Namun hasil penilaian panitia seleksi menunjukkan nilai yang tidak memenuhi syarat untuk melaju ke tahap akhir.
Ia menegaskan, tidak ada satu pun dari mereka yang ia titipkan atau ia dorong kepada panitia seleksi.
“Dan itu tidak pernah saya titipkan ke pansel. Satu pun tidak ada,” katanya.
Reynaldy menekankan bahwa proses seleksi jabatan di Pemkab Subang dilakukan secara terbuka dan berlapis. Tim panitia seleksi, kata dia, terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, unsur Pemerintah Provinsi, serta akademisi dan guru besar dari Universitas Padjadjaran.
“Semuanya melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim pansel. Bisa ditanyakan ke semua tim pansel, apakah saya menitipkan orang untuk dilantik hari ini,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa keputusan akhir tidak diambil secara sepihak. Wawancara terakhir terhadap calon kepala OPD dilakukan secara kolektif dengan melibatkan Sekda, Asisten Daerah III, dan Kepala BKPSDM.
“Saya tidak wawancara sendiri. Saya tidak mau ada stigma bahwa saya mengkondisikan atau ada kepentingan di belakang,” ujarnya.
Reynaldy menegaskan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang harus dan akan selalu ditempuh sesuai aturan dan prosedur normatif.
“Hari ini saya ingin menunjukkan bahwa di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, rotasi, mutasi, promosi itu sesuai aturan dan ditempuh dengan cara-cara yang normatif,” katanya.
Ia pun menantang publik untuk mengonfirmasi langsung kepada delapan kepala OPD yang baru dilantik, apakah pernah ada permintaan atau transaksi dalam proses tersebut.
“Bisa ditanyakan ke delapan kepala dinas yang hari ini dilantik, apakah saya pernah meminta atau mereka pernah memberi,” ucap Reynaldy.
Di akhir pernyataannya, Reynaldy menegaskan bahwa jabatan kepala dinas tidak dipungut biaya dan tidak disertai mahar politik.
“Menjadi kepala dinas itu gratis. Timbal baliknya hanya satu, bagaimana bisa melayani masyarakat dan memberikan yang terbaik,” tandasnya.
Pelantikan delapan kepala OPD hasil open bidding ini sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan Pemkab Subang bahwa jabatan struktural ditentukan oleh kompetensi dan hasil seleksi, bukan kedekatan personal atau relasi keluarga.
