SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Sekretaris Jenderal DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Subang, Jaka Arizona, menyatakan dukungan partainya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Menurut Jaka, sikap tersebut merupakan keputusan politik resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.
“Ini sudah menjadi keputusan politik DPP PKB. Kami mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” ujar Jaka, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, dukungan tersebut didasari pertimbangan efektivitas dan percepatan pembangunan di daerah. Selama ini, pilkada langsung dinilai kerap menimbulkan biaya politik yang tinggi serta menyisakan berbagai persoalan pascapemilihan.
“Pilkada langsung sering memakan biaya besar dan meninggalkan konflik politik di tengah masyarakat. Kondisi itu tidak jarang justru menghambat percepatan pembangunan,” katanya.
Jaka menilai, melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, demokrasi tetap berjalan namun dengan biaya yang lebih rendah atau low budget, sehingga lebih efisien dan efektif.
“Harapannya, dengan biaya politik yang lebih rendah, energi pemerintah daerah bisa lebih fokus pada pembangunan, bukan pada pemulihan konflik atau konsolidasi politik berkepanjangan,” jelasnya.
Meski demikian, Jaka menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Menurutnya, partai politik memiliki peran sebagai jembatan aspirasi rakyat dalam proses tersebut.
“Pada kenyataannya, dalam pilkada langsung pun penentuan calon tetap melalui partai politik. Karena itu, ketika masyarakat sudah memilih wakilnya di DPRD, kami berharap wakil rakyat bisa benar-benar menyuarakan kehendak masyarakat dalam menentukan kepala daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, PKB berkomitmen untuk tetap membuka ruang partisipasi publik dalam proses penjaringan calon kepala daerah.
“Sebagai partai politik, kami wajib mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat luas terkait figur yang akan diusung, sehingga kepala daerah terpilih tetap memiliki legitimasi sosial dan moral di mata rakyat,” pungkas Jaka.
