MAJALENGKA, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Kabupaten Majalengka segera merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari penguatan kebijakan pendidikan inklusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, melakukan peninjauan lapangan di Blok Nanggerang, Kelurahan Simpeureum, Kamis (22/1/2026), untuk memastikan kesiapan lahan dan aksesibilitas lokasi menjelang dimulainya tahap konstruksi.
Program Sekolah Rakyat merupakan agenda strategis Pemerintah Pusat yang menyasar 166 kabupaten/kota di Indonesia, khususnya daerah dengan tantangan akses pendidikan dan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang masih relatif tinggi. Kabupaten Majalengka menjadi salah satu penerima program tersebut dan dijadwalkan memulai tahap groundbreaking pada Februari 2026 melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Bupati Eman Suherman menyampaikan bahwa Pemkab Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare yang telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dengan kapasitas tampung awal sekitar 100 siswa.
“Sekolah Rakyat ini tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Menurutnya, alokasi anggaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp6,5 miliar, sebagai bentuk investasi jangka panjang daerah dalam pembangunan kualitas SDM.
Dalam peninjauan tersebut, Pemkab juga menaruh perhatian pada aspek konektivitas dan dampak sosial pembangunan. Akses kendaraan berat ke lokasi proyek dinilai berpotensi mengganggu aktivitas warga dan merusak infrastruktur lingkungan.
Untuk itu, pemerintah daerah menyiapkan jalur logistik alternatif sepanjang 170 meter dengan memanfaatkan lahan milik warga yang akan disewa selama satu tahun.
“Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat sekitar sekaligus memastikan proyek strategis nasional ini berjalan tanpa konflik dan hambatan teknis. Pembiayaan akan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat tahap awal akan menjadi tolok ukur kepercayaan Pemerintah Pusat untuk pengembangan tahap lanjutan berupa Sekolah Terpadu (SD–SMP–SMA) dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dan kebutuhan lahan sekitar 30 hektare.
“Ini peluang besar bagi Majalengka untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan berbasis kerakyatan. Karena itu, percepatan perizinan, kesiapan dokumen administrasi, dan sinergi lintas OPD menjadi kunci agar daerah tidak kehilangan momentum,” tegasnya.
Pemkab Majalengka menargetkan kehadiran Sekolah Rakyat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka putus sekolah, serta penguatan daya saing generasi muda di tengah tantangan bonus demografi dan transformasi ekonomi regional.
