SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Polemik antara Gubernur Jabar dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Asep Nuroni, terkait galian tambang ilegal dan kelanjutan pembangunan Jembatan Cigebang menuai beragam reaksi dari masyarakat.
Selain dukungan, sebagian warganet juga mempertanyakan peran kepala daerah dalam polemik yang dipicu oleh video percakapan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Sekda Subang yang viral di media sosial.
Sebuah video panggilan telepon antara Gubernur Dedi Mulyadi dengan Asep Nuroni beredar luas pada Kamis, 22 Januari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB, melalui akun Instagram @dedimulyadi77.
Dalam video berdurasi lebih dari dua menit tersebut, Dedi Mulyadi tampak menyampaikan kekecewaannya karena permintaannya kepada Sekda Subang untuk menelusuri aktivitas truk-truk besar menuju kawasan Ciater tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Pak Sekda, kan tadi pagi saya minta pak sekda menelusuri truk-truk besar yang ke arah Ciater. Saya tidak ada laporannya, dan akhirnya saya mengikuti sendiri,” ujar Dedi dalam percakapan tersebut.
Dedi mengaku melakukan penelusuran langsung dan menemukan masih adanya aktivitas truk pengangkut material yang diduga berasal dari lokasi tambang ilegal.
Akibat kekecewaan tersebut, Gubernur Jawa Barat menyatakan membatalkan rencana pembangunan jembatan di wilayah Serangpanjang, Kabupaten Subang, yang sebelumnya telah dialokasikan anggaran sekitar Rp 6,5 miliar. Proyek itu bahkan dijadwalkan akan mulai dikerjakan oleh tim Pemprov Jawa Barat pada pekan berikutnya.
Tak lama setelah video itu viral, Sekda Subang Asep Nuroni menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tetap akan dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, meskipun tanpa bantuan dari Pemprov Jabar. Skema pendanaan, menurutnya, akan dibahas melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dikonsultasikan dengan pimpinan daerah.
Pernyataan Sekda tersebut memicu gelombang respons warganet. Sejumlah warga menyatakan dukungan terhadap langkah Asep Nuroni pada kolom komentar akun TikTok TINTAHIJAUcom
“Lanjutkan pak sekda, masyarakat Subang Selatan mendukung kebijakan yang pro terhadap rakyat yang ada di ujung Kabupaten Subang,” tulis akun Bangjay Ib.
Akun eL Bara Adagio juga menyampaikan apresiasi serupa.
“Semangat pa sekda. Masyarakat Subang ada di belakang pa sekda. Sosok pemimpin selalu berpikir seimbang antara hati dan rasionalitas, tidak mengedepankan emosi dan reaksionalitas,” tulisnya.
Komentar singkat bernada dukungan turut bermunculan, seperti “tetap semangat pak sekda” hingga “mantap pa sekda Subang, gas terus”.
Namun, tidak sedikit pula warganet yang melontarkan kritik dan mempertanyakan peran Bupati dan Wakil Bupati Subang dalam polemik tersebut.
“Kenapa sekda yang turun tangan? Subang enggak punya bupati atau wakil bupati?” tulis akun Makarov Dreyar.
Sementara akun SJR menyindir bahwa keputusan seolah berada di tangan Sekda.
“Keputusan aya di tangan sekda, bupati na minggiiiir,” tulisnya.
Polemik ini menegaskan bahwa persoalan Jembatan Cigebang tidak lagi sekadar isu pembangunan infrastruktur, melainkan telah berkembang menjadi sorotan publik terhadap koordinasi pemerintahan daerah, kepemimpinan kepala daerah, serta relasi antara Pemkab Subang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
