JAKARTA, TINTAHIJAU.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran berangkat haji melalui jalur non-resmi. Ia menegaskan, penggunaan visa ilegal berisiko tinggi, baik dari sisi hukum maupun keselamatan jiwa jemaah.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul rencana Pemerintah Arab Saudi yang akan memperketat sistem pengamanan penyelenggaraan haji 2026 hingga delapan lapis. Kebijakan itu dipastikan akan membuat ruang gerak jemaah non-prosedural semakin sempit.
“Kami terus mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur visa selain visa haji resmi. Jalur ilegal sama sekali tidak menjamin keamanan dan perlindungan. Ibadah haji harus dijalani sesuai aturan agar tidak berujung mudarat,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, jemaah yang menggunakan visa non-haji berpotensi menghadapi konsekuensi serius, mulai dari penolakan masuk wilayah puncak haji, deportasi, denda dalam jumlah besar, hingga ancaman pidana dari otoritas Arab Saudi. Selain itu, jemaah ilegal juga dipastikan tidak terdaftar dalam sistem resmi sehingga kehilangan akses layanan kesehatan dan perlindungan negara.
“Tanpa visa haji resmi, jemaah tidak akan mendapat pelayanan medis, akomodasi, maupun perlindungan. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi menyangkut keselamatan nyawa,” tegasnya.
Kiai Maman juga menyinggung tragedi pada musim haji 2025, ketika seorang warga Pamekasan ditemukan meninggal dunia di kawasan gurun Tan’im akibat menggunakan visa ilegal. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan terhadap jemaah non-resmi saat menghadapi kondisi darurat.
“Jemaah haji ilegal tidak terdata dalam sistem. Ketika terjadi kondisi darurat, pertolongan menjadi sangat sulit. Kasus kematian di gurun tahun lalu harus menjadi peringatan keras bagi kita semua,” katanya.
Legislator PKB itu mendorong pemerintah untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait risiko jalur haji non-prosedural. Ia juga meminta aparat menindak tegas pihak-pihak yang menawarkan keberangkatan cepat tanpa legalitas resmi.
“Jangan sampai niat ibadah yang suci justru berakhir pada kerugian materi dan hilangnya nyawa karena tergoda jalur singkat yang melanggar aturan,” pungkasnya.
