SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Suara nelayan kecil kembali menggema dari pesisir utara Subang. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Subang menggelar Ngaji Tenurial Nelayan Tradisional di TPI Karya Bhukti, Desa Blanakan, Jumat (28/2).
Forum ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus curhat kolektif nelayan atas berbagai persoalan yang kian menekan kehidupan pesisir.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum KNTI Dani Setiawan, Ketua KNTI Subang Ajuki, serta anggota dan pengurus KNTI setempat.
Ketua KNTI Subang, Ajuki, menegaskan kondisi nelayan kecil dan masyarakat pesisir, khususnya di Blanakan, semakin memprihatinkan. Banjir yang melanda kawasan itu beberapa waktu lalu disebut turut mengganggu aktivitas melaut dan memukul perekonomian warga.
“Penguatan organisasi dan jejaring nelayan kecil di Jawa Barat penting agar kita bisa saling berbagi pengalaman dan memperjuangkan kepentingan bersama,” ujar Ajuki.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan mengemuka. Nelayan mengeluhkan sulitnya akses BBM bersubsidi, dampak operasional PLTGU terhadap hasil tangkapan, hingga keterbatasan permodalan dan usaha pengolahan ikan.
Ujidin (45) menyebut cuaca buruk dan pencemaran membuat hasil tangkapan terus menurun. Sementara Tahir (50), nelayan dengan kapal 1 GT, mengaku kondisi kapal yang menua membatasi jangkauan melaut dan berdampak langsung pada pendapatan harian.
Peserta forum juga menilai dampak operasional PLTGU mulai terasa di Muara Blanakan, meski disebut belum separah yang terjadi di Cilamaya. Dari kelompok perempuan pesisir, Kastini berharap adanya dukungan pelatihan dan permodalan agar usaha kerupuk ikan yang sempat menjadi penopang ekonomi keluarga bisa kembali berjalan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menegaskan pentingnya peran perempuan dalam rantai usaha perikanan, mulai dari persiapan melaut hingga pengolahan hasil tangkapan.
“Keberlanjutan industri pengolahan sangat bergantung pada hasil tangkap. Kalau laut tercemar atau terjadi praktik penangkapan merusak, dampaknya luas terhadap pendapatan, lapangan kerja, hingga ketahanan pangan,” kata Dani.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan sarana seperti SPBUN serta kemudahan akses BBM bersubsidi agar ongkos melaut tidak semakin membebani nelayan kecil.
“Laut yang sehat adalah jaminan kesejahteraan nelayan. Dukungan sarana seperti SPBUN dan kemudahan akses BBM bersubsidi menjadi faktor penting agar ongkos melaut tidak semakin tinggi,” tegasnya.
Selain itu, KNTI juga mendorong perhatian lebih serius dari pemerintah daerah terhadap nasib nelayan Subang, termasuk komitmen pada pendidikan anak-anak nelayan sebagai investasi jangka panjang kesejahteraan keluarga pesisir.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah Subang memperkuat kolaborasi dengan organisasi nelayan untuk membangun sektor perikanan yang lebih maju ke depan,” pungkas Dani.
