JAKARTA, TINTAHIJAU.COM – Eskalasi konflik di Timur Tengah pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran berdampak langsung pada ribuan jemaah umrah asal Indonesia. Sejumlah wilayah udara ditutup, penerbangan terganggu, dan sebagian jemaah dilaporkan tertahan di bandara transit.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat melalui perwakilan RI di kawasan terdampak, terutama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara Timur Tengah.
Menurutnya, keselamatan warga negara Indonesia (WNI) harus menjadi prioritas absolut di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.
“Kami sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Legislator PKB itu menyoroti nasib jemaah yang kini menggantung akibat terganggunya jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute pemulangan ke Tanah Air.
Ia meminta adanya koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan. Pemerintah, kata dia, perlu segera menyusun skema mitigasi konkret, mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang tertahan di negara transit.
“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat, mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi, hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” tegasnya.
Selain aspek teknis, ia juga menekankan pentingnya pusat informasi resmi satu pintu guna mencegah kepanikan keluarga di Indonesia. Pemerintah diminta aktif memberikan pembaruan berkala agar masyarakat tidak terjebak informasi simpang siur atau hoaks di media sosial.
“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid. Kami juga mengimbau penyelenggara travel umrah untuk aktif berkoordinasi dengan KBRI guna memastikan pendampingan jemaah di lapangan,” tambahnya.
Komisi VIII DPR RI, lanjut dia, akan terus mengawal perkembangan situasi hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam kondisi aman. Ia juga mengimbau jemaah yang terdampak agar tetap tenang dan mengikuti arahan otoritas setempat maupun perwakilan RI.
“Kami berharap jemaah umrah tetap tenang dan memprioritaskan keselamatan diri,” pungkasnya.
