SUBANG, TINTAHIJAU.com — Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional menyusul kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4/2026), menyampaikan duka cita mendalam atas insiden yang terjadi sekitar pukul 20.50 WIB tersebut.
Menurutnya, peristiwa itu menjadi catatan kelam dalam sejarah perkeretaapian Indonesia dan harus dijadikan momentum pembenahan besar-besaran sektor transportasi rel.
PUKIS meminta Prabowo Subianto turun tangan melakukan evaluasi total, termasuk merombak pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
“Perombakan diperlukan demi kepentingan penyelidikan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban publik,” ujar Gibran.
PUKIS juga mendorong Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi secara transparan dan akuntabel untuk mengungkap penyebab kecelakaan tersebut. Selain itu, PUKIS mengapresiasi para penanggap pertama dan tim penyelamat yang bekerja di lokasi kejadian.
Di sisi lain, PUKIS mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja KNKT dan BASARNAS, sehingga berpotensi memengaruhi aspek keselamatan transportasi nasional.
PUKIS menilai penyelidikan tidak boleh berhenti pada persoalan teknis-operasional semata. Mereka meminta aparat juga menelusuri kemungkinan kelalaian regulator, operator, serta pihak taksi hijau yang disebut terlibat dalam rangkaian kejadian tersebut.
Dalam keterangannya, PUKIS menyoroti dugaan efek domino dari insiden awal berupa temperan KRL Commuter Line oleh mobil taksi hijau di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur. Gangguan itu diduga memicu insiden lanjutan yang lebih fatal saat KA Argo Bromo Anggrek melintas pada jalur yang sama.
Menurut PUKIS, dua insiden berbeda dalam lintasan dan waktu berdekatan menunjukkan kemungkinan adanya korelasi. Mereka menduga sistem gagal melakukan pengendalian dampak sehingga kejadian awal berkembang menjadi kecelakaan lanjutan dengan korban lebih besar.
PUKIS juga menyoroti lemahnya penanganan darurat pada menit-menit awal kejadian. Lokasi dinilai tidak segera disterilkan, terlihat dari banyaknya kerumunan warga dan adanya siaran langsung dari sejumlah akun media sosial di area kecelakaan.
“Situasi itu berbahaya dan berpotensi menghambat proses evakuasi maupun penyelamatan korban,” kata Gibran.
Sebagai langkah pencegahan, PUKIS mendorong percepatan pembangunan jalur kereta api dwiganda (double-double track) di wilayah Jabodetabek untuk memisahkan lintasan KRL dan kereta jarak jauh, modernisasi sistem persinyalan, serta penanganan perlintasan sebidang.
PUKIS turut mengkritik kehadiran Raffi Ahmad di lokasi kejadian. Menurut mereka, kehadiran pejabat yang tidak memiliki kewenangan langsung dalam penanganan kecelakaan berpotensi mengganggu proses evakuasi di lapangan.
Sekedar informasi, Jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur terus bertambah. Hingga Selasa (28/4/2026) pagi, tercatat sebanyak 14 orang dinyatakan meninggal dunia.
Selain korban jiwa, terdapat 84 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban luka saat ini telah dievakuasi dan tengah menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.
