Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Desakan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat mulai menguat. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem baru yang dinilai bermasalah.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengungkapkan sejumlah elemen masyarakat telah menyampaikan aspirasi langsung ke Komisi V DPRD Jabar agar dilakukan evaluasi menyeluruh melalui pansus.
“Beberapa kelompok sudah datang dan meminta dibentuk pansus. Usulan itu juga sudah disampaikan ke pimpinan DPRD,” kata Zaini saat reses di Majalengka, Jumat (11/6/2026).
Namun, ia menjelaskan usulan tersebut belum ditindaklanjuti karena DPRD saat ini masih dalam masa reses. Pembentukan pansus sendiri harus melalui mekanisme rapat paripurna dan persetujuan mayoritas fraksi.
Di tengah dorongan itu, Zaini menilai persoalan SPMB 2026 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut perencanaan kebijakan yang kurang matang. Ia menyoroti penerapan sistem baru tanpa uji coba atau simulasi sebelumnya. “Aplikasinya baru, operatornya juga baru, tapi tidak ada simulasi. Ini yang akhirnya menimbulkan banyak kendala di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi kebijakan Sekolah Maung yang dinilai terlalu dipaksakan untuk diterapkan secara luas tanpa kesiapan yang memadai, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana, maupun regulasi.
Menurutnya, program tersebut seharusnya dimulai melalui skema percontohan sebelum diterapkan secara masif di puluhan sekolah. “Harusnya pilot project dulu, satu atau beberapa sekolah, lalu dievaluasi. Bukan langsung diterapkan di 41 sekolah di 27 kabupaten/kota,” katanya.
Zaini menegaskan, jika tidak segera dilakukan evaluasi menyeluruh, persoalan serupa berpotensi kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang, terutama di wilayah dengan tingkat persaingan tinggi akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Ia pun memastikan DPRD, khususnya Fraksi PPP, tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait pelaksanaan SPMB. “Kami terbuka menerima masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi ke depan,” pungkasnya.
