JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI angkat bicara dan membantah keras tudingan intervensi atau pengondisian aksi unjuk rasa mahasiswa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tegas ini disampaikan menyusul pengakuan mengejutkan dari Ketua BEM FH Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta, Muhammad Abdi Maludin, yang mengaku menerima uang Rp20 juta untuk memindahkan lokasi demonstrasi pada Senin (15/6/2026) lalu.
Plt. Deputi Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa pemerintah selalu menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang, baik yang mendukung maupun mengkritik kebijakan.
“Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapa pun boleh menyatakan pendapat,” kata Kurnia, Rabu (24/6/2026), dikutip dari Kompas TV. “Baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah.”
Kurnia juga menepis isu bahwa pemerintah berada di balik mobilisasi massa yang mendukung program MBG.
“Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar, karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra,” ucapnya.
Pengakuan Ketua BEM UBK: Dialihkan ke DPR
Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan video interogasi internal mahasiswa UBK terhadap Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdi Maludin. Dalam interogasi tersebut, Abdi blak-blakan mengaku menerima dana puluhan juta rupiah agar massa tidak berdemo di depan Istana Negara.
“Untuk mengalihkan titik aksi di istana. Mereka suruh untuk tidak aksi di istana dan aksi di DPR,” aku Abdi.
Abdi menambahkan, uang sebesar Rp20 juta tersebut kini sudah habis dibagikan ke sejumlah pihak. Diketahui, pada aksi demo Senin (15/6/2026) tersebut, Abdi dan perwakilan mahasiswa sempat diterima langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Kantor Wapres, Jakarta.
