SUBANG, TINTAHIJAU.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya terkait dengan platform social commerce asal Tiongkok, Tiktok Shop. Dalam pernyataannya, Menteri Airlangga mengungkapkan bahwa Tiktok Shop dianggap merusak ekosistem bisnis para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Platform ini disinyalir memonopoli persaingan usaha dengan menjual produk-produk dengan harga yang sangat murah, yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis UMKM lokal.
Pada acara Cloud Day Indonesia 2023 di Jakarta, Menteri Airlangga secara tegas mengatakan, “Pemerintah terus mengundang kehadiran perusahaan teknologi, silakan datang dan berinovasi di Indonesia. Tetapi, jangan sekadar hanya untuk berjualan.” Kritik tersebut muncul karena pemerintah Indonesia ingin melihat dampak positif dari kehadiran perusahaan teknologi global di negara ini, bukan hanya dalam hal penjualan produk.
Salah satu kekecewaan Menteri Airlangga adalah bahwa TikTok Shop tampaknya hanya mengambil keuntungan dari besarnya potensi transaksi ekonomi digital di Indonesia tanpa memiliki kantor perwakilan di dalam negeri. Dalam pandangan Menteri Airlangga, mengingat potensi pasar yang begitu besar di Indonesia, seharusnya TikTok Shop mempertimbangkan untuk mendirikan kantor pusat regional di negara ini.
Hal ini juga menciptakan ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada. TikTok Shop saat ini tidak memiliki Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (PSA) atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A), yang seharusnya menjadi bagian dari ketentuan yang mengatur platform seperti ini.
Secara teknis, Tiktok Shop melanggar aturan dengan melakukan transaksi langsung dan menyediakan fasilitas pembayaran, yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh regulasi yang berlaku.
Meskipun Menteri Airlangga Hartarto mengkritik TikTok Shop, ia juga menekankan bahwa Indonesia terus membuka diri terhadap investasi dalam bidang teknologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan di masa depan yang diperlukan, seperti posisi AI Researcher, Big Data Analyst, 5G Network Engineer, dan Cyber Security Specialist.
Dengan potensi pasar digital yang besar di Indonesia, pemerintah berharap perusahaan teknologi yang berinvestasi di negara ini juga akan berkontribusi dengan membuka pusat riset, melatih dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang digital, memberdayakan UMKM lokal, menyediakan akses teknologi yang merata, dan mendukung agenda transformasi digital yang diadvokasi oleh pemerintah.
Menteri Airlangga Hartarto menyimpulkan dengan mengatakan, “Indonesia terus menyambut baik hadirnya perusahaan teknologi global di Indonesia. Namun Bapak Presiden terus mendorong komitmen dan usaha perusahaan teknologi global untuk ikut mendukung hilirisasi ekonomi digital kita. Agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan pemain yang berdaya saing.” Dengan demikian, pemerintah berharap perusahaan teknologi global dapat menjadi mitra dalam memajukan ekosistem digital Indonesia yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
