Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait maraknya TikTok Shop dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pandangannya, TikTok seharusnya tetap menjadi sebuah platform media sosial, bukan sarana untuk berbisnis secara signifikan. Keberadaan TikTok Shop ternyata telah memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa TikTok seharusnya tetap menjadi platform media sosial, bukan menjadi wadah ekonomi.
Pernyataannya menggambarkan keinginan untuk menjaga TikTok sebagai tempat interaksi sosial, hiburan, dan kreativitas, serta menghindari peran ekonominya yang dapat mengganggu bisnis lainnya. Dampak negatif dari TikTok Shop menjadi perhatian serius, dan pemerintah sedang mempertimbangkan tindak lanjutnya, melibatkan beberapa kementerian dengan finalisasi di Kementerian Perdagangan. Ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap pengaruh negatifnya pada UMKM, usaha kecil, mikro, dan stabilitas pasar secara keseluruhan.
Pelaku UMKM menjadi salah satu pihak yang paling merasakan dampak negatif dari kehadiran TikTok Shop. Penurunan drastis dalam penjualan telah memaksa banyak usaha kecil untuk gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk-produk yang dijual di TikTok Shop dengan harga yang jauh lebih rendah. Selain itu, eksistensi TikTok Shop juga menggerus daya saing produk-produk UMKM lokal Indonesia, baik di toko fisik maupun platform online.
Pada pertengahan September, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengumumkan rencana untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk membahas kemungkinan pelarangan TikTok Shop di Indonesia. Pertemuan tersebut juga akan membahas revisi Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, belum ada jaminan pasti kapan revisi Permendag tersebut akan diterbitkan.
Dalam konteks saat ini, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga harmoni antara kemajuan teknologi digital dan perlindungan terhadap usaha-usaha kecil dan mikro (UMKM). Keputusan-keputusan yang akan diambil dalam hal ini haruslah memperhitungkan dengan cermat kepentingan UMKM serta stabilitas pasar secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan visi yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.